Jawaban Puan Soal Luhut Klaim Big Data Masyarakat Ingin Tunda Pemilu
- Dok. DPR.
VIVA – Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menanggapi santai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, yang mengklaim ada big data dari 110 juta masyarakat pengguna medsos membicarakan soal penundaan Pemilu 2024.
Puan menegaskan, pihaknya memiliki data sendiri. Termasuk terkait wacana penundaan Pemilu 2024. PDIP, tegas menolak penundaan pemilu dan akan mematuhi konstitusi atau UUD 1945. Dimana pemerintah bersama DPR dan penyelenggara pemilu, telah menetapkan 14 Februari 2024 sebagai pelaksanaan pemilu.
"Kalau di PDIP, kami punya data sendiri dan tidak termaksud dengan data yang disampaikan. Itu saja," kata Puan Maharani di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Maret 2022.
Puan yang juga Ketua DPR RI itu lebih jauh menjelaskan, bahwa data yang dimiliki tiap-tiap partai politik merupakan big data. Sehingga, didapatkan kesimpulan dari konstituen sesuai dengan jadwal yang disepakati DPR RI, penyelenggara pemilu dan pemerintah bahwa pelaksanaan pemilu tetap digelar 14 Februari 2024.
"Dan data kami partai politik, big data juga," tegas Puan.
Lebih lanjut, Puan berharap tahapan proses Pemilu 2024 itu bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, dalam hal ini pemilu yang berjalan jujur adil dan aman.
"Kemudian, pesta demokrasi itu berjalan dengan nyaman, memperhatikan keselamatan dari seluruh petugas yang akan berperan dalam proses, tahapan, pemilu yang akan dilaksanakan insya Allah pada 14 Februari 2024," imbuhnya.
Kader PDIP Usul Money Politics Dilegalkan, Djarot: Itu Sebetulnya Bentuk Kejengkelan
Djarot Saiful Hidayat mengatakan pernyataan anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics atau politik uang dilegalkan saja bentuk kejengkelannya.
