- VIVA.co.id/Irfan
VIVA – Rapat Koordinasi (Rakor) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia, terkait Isu Pemunduran Pemilu Serentak tahun 2024 dan Isu Calon Penjabat Daerah di Balikpapan batal dilaksanakan, Senin, 21 Maret 2022.
Ketua KPU Kota Samarinda Noor Thoha menyebut acara tersebut telah dibatalkan oleh Menteri Menko Polhukam, Mahfud MD. Dia tidak tahu alasan pembatalan acara tersebut, namun dia juga menolak untuk hadir jika acara tetap digelar.
"Acaranya sudah dibatalkan langsung oleh Pak Mahfud. Saya tidak tahu alasannya," kata Noor saat dikonfirmasi melalui telepon.
Menurut dia, acara tersebut tidak sejalan dengan sikap KPU RI yang tegak lurus menolak pemunduran Pemilu Serentak. Sehingga, dia pun menolak untuk menjadi narasumber di acara tersebut.
"Saya sudah tekankan saya menolak menjadi narasumber di acara tersebut. Karena sikap KPU RI sudah jelas menolak, sehingga tegak lurus kami mengikuti secara hierarki," jelasnya.
Sebagai calon narasumber, Thoha tidak tahu alasan Kemenko Polhukam memilih dirinya menjadi salah satu narasumber. Menurutnya, hal itu tidak sesuai dengan keputusannya sehingga dia telah tegas menolak sejak undangan diterima.
Dia menyebut, bersedia menjadi narasumber jika isu yang dijadikan tema dirubah.
"Saya tidak mau jadi narasumber kalau isunya itu. Kalau isunya bukan isu itu, saya mau. Saya tidak tahu kenapa saya yang dipilih. Saya kira itu acara khusus di Balikpapan, ternyata semua komisioner KPU di daerah tidak ada selain saya," jelasnya.
Terkait isu tersebut, lanjut dia, saat ini pihaknya belum tahu bagaimana sikap para politikus di daerah terkait isu pemunduran Pemilu Serentak. "Sebenarnya dengan pertemuan ini kita bisa tahu kemana arah suara mereka. Sejauh ini kami kurang intens komunikasi dengan politikus. Isu kemunduran itu bisa membuat orang multitafsir," ungkapnya
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menanggapi beredarnya surat undangan berkop kementerian yang dipimpinnya akan menggelar rapat koordinasi atau rakor penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Selain itu, surat itu juga bahas calon penjabat kepala daerah di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Mahfud mengakui banyak pertanyaan dari awak media mengenai hal itu. Menurutnya, surat itu menjawab adanya isu penundaan Pemilu 2024. Ia bilang tak akan mengganggu persiapan pemilu. Dia mengatakan kegiatan tersebut digelar Kedeputian I Kemenko Polhukam di Balikpapan, pada Senin, 21 Maret 2022.
"Jadi, itu agenda untuk menjawab bahwa isu penundaan Pemilu itu takkan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024," kata Mahfud, dalam keterangannya, Jumat, 18 Maret 2022.
Menurut dia, sampai dengan saat ini,pemerintah tetap berpedoman pada aturan konstitusi yang ada. Ia menegaskan pemilu tetap dilakukan pada 2024 dan tidak dilakukan penundaan.
Adanya isu penundaan pemilu merupakan isu politik di luar kerja Pemerintah. Namun, tak ada niat dari Pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024.
Laporan: Jhovanda/Kaltim
