- Lilis
VIVA – Anggota DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengatakan masalah minyak goreng yang langka dan harganya tinggi ini kian menunjukkan lemahnya negara. Karena, akarnya ada di penguasaaan hulu ke hilir oleh pihak lain.
“Boleh disebut mafia, disebut penjahat kriminal boleh. Karena ini luar biasa, yang tadinya harga cabai saja, bergerak itu berpengaruh inflasi kalau minyak goreng,” kata Mardani disela-sela Forum IPU 144 di Nusa Dua Bali pada Rabu, 23 Maret 2022.
Artinya, kata dia, lebih berpengaruh lagi dan kasihan sekali masyarakat. Padahal, Indonesia produsen CPO terbesar di dunia. Harusnya, pemerintah bisa menjaga dan tiap tahun ada dana khusus untuk para konglomerat kelapa sawit agar bisa menjaga persoalan yang sudah berhari-hari ini.
“Ini bukan tentang makanan sehat enggak sehat, rebus atau goreng. Ini masalah kebutuhan pokok masyarakat,” jelas Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini.
PKS Ajak Partai Lain Pansus Hak Angket
PKS, kata Mardani, akan mengajak partai-partai lain untuk sama-sama mendorong Pansus Hak Angket terkait minyak goreng. Sebab, ini bukan aksi politis tapi aksi partisipatif untuk mendengar suara masyarakat Indonesia.
“Berat sekali buat masyarakat, karena pengeluarannya bertambah, apalagi menjelang puasa dan lebaran. Mestinya jangan bikin sedih masyarakat lah, jangan bikin masyarakat sengsara,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah sebaiknya transparan dan akuntabel kepada publik untuk ungkap siapa yang bermain dalam persoalan minyak goreng. Tentu, pemerintah harus berani sebut jangan cuma melontarkan saja sehingga muncul perbincangan tidak produktif.
“Kalau itu namanya anda politisasi. Kalau anda politisasi bukan domainnya, karena anda eksekutif, eksekutif itu untuk execute gitu loh,” tandasnya.
