Isu Besok Jokowi Reshuffle Menteri, PAN Sebut Dapat Jatah Satu

Ketua DPP PAN Bima Arya.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Andrew Tito

VIVA – Isu reshuffle kabinet pemerintahan kembali mencuat akan dilakukan Jokowi pada Rabu besok, 15 Juni 2022. Kabarnya, kader PAN dapat jatah salah satu kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Sapu Bersih! Airin Ngelamar Jadi Bakal Cagub Banten ke 4 Parpol

Menanggapi itu, Ketua DPP PAN Bima Arya mengatakan jika ada reshuffle, kemungkinan salah satu koleganya akan masuk dalam kabinet. "Infonya kalau posisi menteri, mungkin satu," ujar Bima di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Selasa 14 Juni 2022.

Bima menyampaikan pihaknya akan membahas secara internal mengenai isu reshuffle kali ini. Dia mengatakan jika diberi kepercayaan maka kader PAN siap mengisi posisi menteri manapun. Namun, urusan ini akan ditentukan sepenuhnya oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Mahasiswa BEM Unram Terobos Hotel Tempat Jokowi Nginap, Diadang Paspampres

"Kami tidak bisa pastikan. Tapi, di posisi manapun saya kira banyak kader yang siap dan kami mempercayakan sepenuhnya pada ketum," jelas Bima.

Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Jojon
Istana Ungkap Alasan Jokowi Kunker ke NTB di Tengah Aksi Hari Buruh

Dia menegaskan di internal PAN juga tak ada perdebatan terkait isu reshuffle ini. "Bagi PAN ini hal yang biasa-biasa saja. Kalau diberi amanat kita sangat siap. Kalau belum pun kita akan mengawal sampai di ujung," ujarnya.

Pun, soal reshuffle ini, dia menyampaikan PAN tak akan meminta jabatan menyeri kepada koalisi yang berkuasa. Dia mengklaim bergabungnya PAN ke pemerintahan bukan karena syarat jatah menteri.

"Karena koalisi PAN tanpa syarat di pemerintahan sampe dengan masa jabatan presiden selesai," ujarnya.

Wacana Jokowi mau reshuffle kembali mencuat. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan urusan reshuffle adalah kewenangan Jokowi sebagai kepala negara. 

Pramono merespons isu PAN masuk dalam kabinet menteri. Menurutnya, soal waktu dan sosok menteri terkait reshuffle adalah hal prerogatif Jokowi.

"Ya, itu kewenangan sepenuhnya Presiden mau kapan. Orangnya dari mana, partainya apa, kebutuhannya apa, Presiden yang tahu karena pemerintahan ini masih dua tahun lagi. Sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu, Presiden yang memutuskan," tuturnya.


 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya