- VIVA/Yeni Lestari
VIVA – Partai Buruh yang dipimpin Said Iqbal mengancam akan menggelar mogok massal bersama sejumlah organisasi buruh lainnya. Ancaman itu akan dilakukan bila lima tuntutan aksi yang disampaikan di Gedung DPR, beberapan hari lalu tak direspons pemerintahan Jokowi.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyampaikan agar buruh jangan mau dipolitisasi. Dia menantang para buruh yang jadi pengikut organisasi buruh dan Partai Buruh untuk merealisasikan hal itu.
"Saya malah senang dan menantang para buruh yang menjadi pengikut organisasi buruh dan Partai buruh untuk merealisasikan hal itu. Jangan hanya bacot gede, nyalinya nggak ada," kata Teddy, dalam keterangannya, Jumat, 17 Juni 2022.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi.
- Istimewa
Dia pun menyindir saat ini waktu yang tepat bagi pengusaha untuk bersih-bersih dengan membuka lowongan kerja. Menurutnya, buruh yang tak mau bekerja sebaiknya diganti.
"Karena ketika mereka melakukan mogok nasional, maka sesuai dengan aturan ketenagakerjaan, otomatis para buruh itu mengundurkan diri," tutur Teddy.
Kemudian, Teddy juga mengajak semua elemen masyarakat secara serentak bisa menantang para pengikut organisasi buruh dan Partai Buruh yang menyerukan mogok kerja.
"Jika mereka tidak melakukan mogok kerja, maka serukan bahwa anggota organisasi buruh dan Partai Buruh adalah para pengecut yang takut kelaparan," ujar Teddy.
Menurut dia, kalangan buruh jangan mau dipolitisasi untuk melakukan mogok nasional. Kata Teddy, hal itu malah akan menjerumuskan buruh.
"Buruh yang lain jangan mau dipolitisasi oleh Partai buruh dan organisasi buruh, karena cara-cara seperti ini malah menjerumuskan buruh. Jangan biarkan cara-cara seperti ini terus berlanjut di negara ini," tutur Teddy.
Kemudian, ia mengingatkan buruh harus berjuang untuk keluarga, bukan kepentingan organisasi dan partai.
"Jangan mau dimanfaatkan untuk menjadi pejuang organisasi dan Partai Buruh. Karena ketika buruh dan keluarganya kesusahan, organisasi dan Partai buruh tidak akan pernah menjamin dan membantu kehidupan para buruh," sebut Teddy.
Sebelumnya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan ada lima isu utama sebagai tuntutan dalam unjuk rasa pada Rabu, 15 Juni 2022. Lima tuntutan itu terkait revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), menolak Omnibus Law UU Cipta kerja, mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindunga Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Selain itu, menolak liberalisasi pertanian melalui WTO dan menolak masa kampanye 75 hari. Menurut Said Iqbal, jika lima tuntutan itu tak dijalankan pemerintahan Jokowi maka bakal ada seruan mogok nasional.
"Kami akan mengorganisir pemogokan nasional, hari ini tuntutannya ada lima. Ini adalah aksi lanjutan, dan akan terus menerus seluruh Indonesia akan kami gerakkan di 34 provinsi di 480 kabupaten/kota," kata Said.
