- VIVA.co.id/BS Putra
VIVA – Tiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yaitu Golkar, PPP dan PAN menggelar konsolidasi jelang Pemilu 2024. Konsolidasi ini juga sebagai upaya untuk menguatkan kekompakan.
Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajekshah atau Ijeck mengatakan konsilidasi sebagai kesiapan parpol di tingkat provinsi dalam menghadapi Pemilu 2024.
"Kita bersilaturahmi di sini untuk KIB, di Sumatera Utara kekompakan dari Partai KIB dari provinsi sampai Kabupaten hingga desa," kata Ijeck di Medan,
Ijeck mengatakan kehadiran KIB ini, bukan saja untuk kepentingan politik saja. Namun, hadir di tengah masyarakat dapat dirasakan dengan dibentuknya koalisi ini.
"Mudah-mudahan kehadiran kita, menjadi kompak. Apa yang diputuskan ke pusat, bisa kita lakukan bersama dengan lancar dan aman. Kehadiran kita bukan kepentingan politik, tapi Kehadiran kita dapat dirasakan masyarakat," jelas Wakil Gubernur Sumut itu.
Konsolidasi KIB Sumatera Utara di DPD Golkar
- VIVA/ B.S. Putra
Pun, dia mengimbau meski Pemilu kurang dari dua tahun lagi tapi agar setiap keputusan DPP bisa ditaati.
"Kita tetap bersama, Tidak ada lari dari perintah partai," kata Ijeck dengan tegas.
Sementara, Ketua DPW PPP Sumut, Jafaruddin Harahap mengatakan KIB menjadi kekuatan baru bagi PPP. Baik secara nasional dan di Sumatera Utara ini jelang Pemilu 2024.
"Bahwa kami menyambut baik keberadaan KIB di Sumatera Utara. KIB bisa menyatuhkan kita semua. Saling menjaga dan saling mendukung. Mudah-mudahan KIB menang," jelas Jafaruddin dalam acara tersebut.
Ketua DPD PAN Sumut, Ahmad Fauzan Daulay mengatakan dari konsolidasi ini juga untuk menetapkan strategi secara permanen untuk menghadapi Pemilu 2024. Dia siap merealisasikan Pemilu 2024 yang jujur dan adil.
"Bisa permanen dan kita Tetapkan untuk mengatur strategi. KIB permanen bukan saja untuk Pemilu, tapi menghadapi Pilkada Sumut," ujar Fauzan.
Disebut Tak Lolos DPR, PPP Sayangkan MK Tak Pertimbangkan Alat Bukti
Petinggi PPP merespons pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang menyebut partai berlambang Kakbah itu tak akan lolos ke DPR berdasarak putusan dismissal MK.
