- ANTARA
VIVA Politik – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, meminta para kepala daerah agar memugar anjungan daerah mereka masing-masing di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta. Tito mengaku sudah berkomunikasi dengan para gubernur.
"Prinsipnya setuju mendukung dan kemudian Kementerian Dalam Negeri membentuk tim, kemudian sudah turun langsung pintu ke pintu ke setiap anjungan, dibuat klasifikasi, mana rusak ringan, sedang, berat, dan ada yang belum memiliki anjungan," kata Tito dikutip dari Antara, Senin, 18 Juli 2022.
Dia menjelaskan ada 19 anjungan dengan kerusakan ringan. Namun, struktur bangunannya masih bagus. Selain itu, ada juga anjungan yang rusak sedang. Kemudian, ada juga provinsi yang belum memiliki anjungan di TMII, di antaranya Kalimantan Utara.
“Kalimantan Utara itu sudah menjadi provinsi, tapi tidak punya anjungannya. Nah nanti dikoordinasikan untuk mendapatkan lahan supaya ada anjungan. Ada juga anjungan yang di lokasinya bersama, itu untuk provinsi baru saat itu, Bangka Belitung, Gorontalo, dan lain-lain," tutur eks Kapolri tersebut.
Taman Mini Indonesia Indonesia (TMII)
- VIVA/M Ali Wafa
Terkait dana renovasi, dia menyebut total biaya yang dibutuhkan lebih kurang hampir Rp45-Rp50 miliar untuk seluruh provinsi. Pendanaan itu dapat menggunakan anggaran pemerintah daerah, baik yang bersumber dari APBD ataupun CSR di daerahnya masing-masing.
“Khusus yang anjungan-anjungan ini kan Pemda, tanahnya juga dihibahkan kepada pemda, kemudian pengelolaannya juga oleh Pemda," jelas Tito.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, berharap para kepala daerah segera berpartisipasi untuk melakukan upaya perbaikan atau renovasi tersebut.
Menurut dia, pemerintah juga merencanakan pada akhir Agustus 2022 nanti akan menggelar kegiatan di TMII. Agenda tersebut terkait pra peluncuran yang berkaitan dengan kegiatan G20. Dia pun menyampaikan alasan Tito sampai ikut berkunjung dan mengecek TMII.
"Kami minta tolong kepada Pak Mendagri untuk menjamin agar masing-masing provinsi segera merenovasi memperbaiki anjungan-anjungan provinsi sesuai rancangan yang sudah dirancang Kementerian PUPR dan juga TWC," ujarnya. (Ant)
Bareskrim Polri Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung soal Kasus Pemalsuan Dokumen
Bareskrim Polri sudah menaikkan kasus dugaan pemalsuan dokumen risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Sumsel Babel (BSB) ke tahap penyidikan.
