- Istimewa.
VIVA Politik – Suharso Monoarfa telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute (TII), Ahmad Hidayah, mengaku tidak heran dengan pemberhentian Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP.
Selain itu, Ahmad juga mengatakan, pergantian Ketua Umum PPP ini dapat berpotensi mengubah arah koalisi PPP dalam Pemilu 2024 mendatang. Seperti diketahui, saat ini PPP sedang berada dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bersama dengan Golkar dan PAN.
"Karena Ketua Umumnya berubah, tentu bisa jadi momen bagi PPP untuk mengevaluasi sikap politik terkait KIB. Menurut saya, koalisi yang ada saat ini bukan soal ideologi, tapi soal siapa mendapat apa (transaksional) dan tentang keuntungan elektoral," ujar Ahmad, Senin 5 September 2022
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa berbicara kepada wartawan di sela Rakornas Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat PPP di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 7 Juli 2022.
- VIVA/Adi Suparman
Menurut Ahmad, dengan adanya konflik di internal ini, PPP akan lebih sadar diri dan tidak akan ngotot menempatkan kadernya sebagai Capres-Cawapres 2024. Bahkan Dia menilai bisa saja PPP keluar dari KIB apabila tak ada keuntungan yang didapat dari Koalisi tersebut.
"Untuk itu, prediksi saya, PPP akan realistis bahwa tidak akan menempatkan kadernya, baik sebagai Capres atau Cawapres. Nah, yang perlu diperhatikan PPP adalah apakah dengan menjadi bagian KIB akan mendapatkan berkah elektoral? Kalau tidak, ya sebaiknya pindah koalisi ke Gerindra dan PKB," ujar Ahmad
Apabila tak ada dampak yang signifikan dari bergabungnya PPP ke KIB, Ahmad menyarankan agar PPP membuat poros baru dengan partai lain yang belum membangun koalisi.
"Atau membuat poros sendiri dengan partai politik yang belum membentuk koalisi. Sekali lagi, politik itu cair dan terkait dengan kepentingan tiap pihak yang terlibat di dalamnya, serta penting untuk diarahkan untuk perlu membuat gebrakan," ujar Ahmad.
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Golkar, PAN dan PPP
- VIVA/M Ali Wafa
Seperti diketahui, Pimpinan Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara resmi telah memberhentikan Suharso Monoarfa dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP.
Keputusan ini merupakan kesepakatan Mahkamah Partai PPP atas usulan tiga Pimpinan Majelis PPP.
Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP, Usman M Tokan, menyebutkan bahwa Suharso Monoarfa diberhentikan sebagai Ketua Umum masa bakti 2020-2025 lewat rapat Mahkamah Partai yang digelar pada 2-3 September 2022 lalu.
