PKS Kritik Pemerintah Anjurkan Makan Sagu Gegara Beras Mahal: Mentan Tanggung Jawab!
- DPR RI
VIVA Politik – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengkritisi pernyataan Menteri Pertanian mengenai harga beras yang terus meroket dan justru menganjurkan masyarakat makan sagu sebagai substitusi dari konsumsi beras.
Menurut Politikus PKS itu, pemerintah tidak bisa hanya menganjurkan substitusi pangan pokok seperti beras untuk pindah ke sagu, sebab urusan beras ini sensitif dan menyangkut kebiasaan konsumsi turun temurun.
Johan menegaskan bahwa seorang Menteri Pertanian harus bertanggung jawab penuh untuk membela kepentingan petani dalam urusan kegiatan Pertanian.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
"Harusnya ada kebijakan yang membela kepentingan petani agar situasi terus meroketnya harga beras juga berdampak memberi keuntungan kepada petani, namun yang terjadi malah sebaliknya, petani kita tidak menikmati kenaikan harga beras dan hal ini harusnya tugas menteri untuk memperjuangkan nasib petani yang terus terpuruk akibat sistem yang tidak membela petani," kata Johan dalam keterangan tertulisnya diterima awak media, Senin, 10 Oktober 2022.
Lagilpula, lanjut Johan, potensi sagu di Tanah Air juga belum dikembangkan dengan baik padahal kebutuhan terhadap sagu juga terus meningkat setiap tahunnya.
"Jadi ini tantangan Kementan ya untuk menjadikan sagu bisa mendukung program pangan alternatif dengan mengembangkan potensi lokal agar menjadi kekuatan pangan lokal, yang tentunya tidak bisa secara tiba-tiba mampu mensubstitusi posisi beras sebagai pangan pokok strategis di tanah air," kata Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini
Johan berharap pemerintah lebih serius mengelola pasar besar di Indonesia, sebab menurutnya, pasar beras adalah pasar yang sensitif terhadap perubahan termasuk ancaman krisis pangan global menjadi faktor pendorong fluktuasi harga beras.
Aktivitas bongkar muat beras impor asal Vietnam di atas kapal Sumber : ANTARA FOTO/Budi Candra Setya
- vstory
"Karena itu saya minta pemerintah segera memperkuat koordinasi dan segera menanggalkan ego sektoral untuk menjaga kestabilan harga beras dan tidak sepenuhnya menyerahkan kepada mekanisme pasar," kata Johan.
Dalam kesempatan sama, Johan menegaskan meminta Menteri Pertanian untuk bekerja lebih kuat, terutama menjaga manajemen stok beras dan distribusi beras dari daerah surplus ke daerah minus.
"Saya mengingatkan pemerintah agar gejolak harga beras ini jangan sampai berkepanjangan karena akan berpengaruh pada terganggunya stabilitas nasional, jangan hanya terpaku pada stok yang cukup namun gagal menjaga stabilitas harga akan berdampak pada kondisi masyarakat yang semakin terpuruk," imbuhnya.
KontraS Sebut Wacana Revisi UU TNI Berpotensi Mengembalikan Dwifungsi ABRI
Baru-baru ini, muncul isu bahwa DPR RI ingin membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
