Politik Identitas, Hoaks, dan Ujaran Kebencian Berpotensi Meningkat pada 2023-2024, Kata Lemhannas
- ANTARA/Melalusa Susthira K.
VIVA Politik – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto menyebut ada tiga isu yang menjadi tantangan terbesar konsolidasi demokrasi dalam eskalasi politik Indonesia pada 2023 dan 2024.
Andi menyebut isu pertama terkait politik identitas; kedua, misinformasi terkait berita bohong (hoaks); dan ketiga, ujaran kebencian (hate speech) terutama terkait politik identitas.
"Itu tantangan terbesarnya untuk eskalasi politik Indonesia pada 2023 dan 2024," kata Andi saat acara Konferensi Pers Pernyataan Akhir Tahun 2022 Gubernur Lemhannas RI di Gedung Lemhannas, Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022.
Penghitungan Surat Suara Pemilu 2019. (Foto ilustrasi).
- VIVA/M Ali Wafa
Andi mengatakan solusi untuk mengatasi sejumlah tantangan pada tahun politik 2023 menuju pemilu tahun 2024 yang paling penting dan mendasar dengan kecakapan literasi digital. Literasi digital menjadi kunci untuk melakukan mitigasi eskalasi politik, ujarnya.
Ia menyebut solusi selanjutnya adalah ketegasan pemerintah terkait regulasi dalam mengendalikan infrastruktur digital karena tiga tantangan isu konsolidasi demokrasi tersebut kerap kali muncul pada platform-platform digital.
"Regulasi pemerintah yang lebih kuat, peran pemerintah yang lebih kuat, tanpa misalnya menabrak prinsip-prinsip demokrasi tentang kebebasan berpendapat dan seterusnya, serta mencari perimbangan di situ," katanya.
Kotak suara logistik Pemilu/Ilustrasi.
- ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Ia menegaskan bahwa eskalasi suhu politik menuju pemilu 2024 akan menjadi variabel utama yang diperhatikan Lemhannas RI. Tawaran-tawaran Lemhannas untuk mitigasi variabel-variabel tersebut baru akan disampaikan kepada pemerintah pada Januari 2023. (ant)
Ketua MPR: Tidak Ada Celah untuk Menunda atau Membatalkan Pelantikan Prabowo-Gibran
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo tidak ada celah untuk menunda atau membatalkan pelantikan Prabowo-Gibran karena Pemilu sudah selesai, putusan MK, dan ketetapan KPU jelas.
