- Twitter @fadlizon
VIVA Politik – Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 masih belum aman dari ancaman adanya rencana penundaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Menurut Fadli Zon, tahapan-tahapan yang sudah berjalan saat ini harus terus dikawal. Agar pelaksanaan pemilu tetap terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada 2024 mendatang.
"Ada 17 partai politik dan 6 partai politik lokal Aceh yang telah ditetapkan KPU. Namun, hal ini menurutnya bukan berarti penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah aman dari ancaman penundaan," kata Fadli dalam keterangan diterima awak media, Kamis, 29 Desember 2022.
Fadli lebih jauh menjelaskan, alasan ancaman itu masih ada lantaran bulan lalu masih ada pemberitaan di sejumlah media ihwal adanya wacana penundaan pemilu yang datang dari aktor-aktor politik.
Padahal, menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu, penundaan pemilu adalah wacana yang justru melanggar konstitusi. Sehingga tidak boleh ada pembiaran oleh pemerintah.
"Sebagai wacana yang inkonstitusional, pemerintah hendaknya tak lagi membiarkan ketidakpastian penyelenggaraan pemilu, karena bisa merusak aspek konstitusionalitas, struktural, dan politis pada sistem demokrasi Indonesia," kata mantan Wakil Ketua DPR tersebut.
Selain itu, kata dia, yang juga perlu dikawal bersama di tahun politik 2023 adalah mengenai kualitas jalannya pemilu itu sendiri. Fadli menilai bangsa Indonesia perlu mengambil pelajaran berharga dari pengalaman Pemilu 2019. Dimana banyak menyisakan sejumlah problem mendasar yang sangat serius.
"Mulai dari persoalan DPT (Daftar Pemilih Tetap), netralitas penyelenggara pemilu, problem hitung cepat, hingga meninggalnya ratusan petugas pemilu, hingga persoalan terkait ancaman jaminan kebebasan sipil dan berpendapat," kata Ketua BKSAP DPR RI itu.
Fadli menambahkan, tahun 2023 akan menjadi sejarah sekaligus tikungan baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
"Dalam kondisi demokrasi yang masih cacat (flawed democracy), bangsa ini dihadapkan dengan satu agenda besar yaitu pemilu serentak. Karenanya tak berlebihan kalau tahun 2023 dapat dikatakan sebagai momen pertaruhan bagi konsolidasi demokrasi Indonesia. Apakah bergerak maju atau semakin terkikis," imbuhnya.
Miris! Angka Stunting Cuma Turun 0,1 Persen, Padahal Sudah Keluar Puluhan Triliun
Komisi IX DPR RI mengkritisi turunnya angka prevalensi stunting hanya 0,1 persen dari 21,6 persen pada 2022 menjadi 21,5 persen pada 2023.
