RI Terancam Resesi pada 2023, Menkumham Janjikan Perppu Cipta Kerja Berpihak pada UMKM

Menkumkam Yasonna Laoly.
Sumber :
  • Andrew Tito/VIVA.

VIVA Politik – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menanggapi ramainya kritikan soal diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 

Yasonna mengklaim, penerbitan Perppu Cipta Kerja setelah pemerintah menjaring aspirasi masyarakat.

"Biasalah, kritik itu normal. Tapi ini pasca-putusan Mahkamah Konstitusi kami sudah melakukan sosialisasi, jaring aspirasi, ke banyak pihak stakeholder yang ada. Jadi sudah ada masukan, ada perubahan, terutama di ketenagakerjaan, ini sudah kami tampung dengan baik," kata Yasonna di kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu, 4 Januari 2023.

Para seniman gelar demonstrasi di depan Gedung MK, Jumat, 17 Juni 2022.

Photo :
  • Dok. Kelompok Teater Sejahtera.


Pemerintah, katanya, sudah mendengar pendapat ahli sebelum diterbitkannya Perppu Cipta Kerja. Dia menegaskan, kondisi prekonomian Indonesia akan tidak baik-baik saja dan terancam resesi pada 2023 akibat situasi global.

Karena itu, Yasonna kembali mengklaim hadirnya Perppu Cipta Kerja untuk membantu prekonomian nasional akibat situasi global. Dia pun menilai, Perppu Cipta Kerja akan berpihak pada UMKM untuk mendorong perbaikan ekonomi Indonesia. 

"Keberpihakan kepada UMKM ini dapat kita dorong lebih baik lagi, sehingga nanti kami berharap dampak dari ekonomi yang kurang baik pada 2023 dapat dimitigasi. Ini kami harapkan demikian," kata Yasonna.

Curhat UMKM Omzet Terdongkrak Pakai Layanan QRIS: Tak Bawa Cash Tetap Beli

Ilustrasi pelaku usaha UMKM.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

Yasonna berdalih, Pemerintah mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) setelah Undang-Undang Cipta Kerja dinilai inkonstitusional bersyarat. Namun, dia mengakui keputusan pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja tidak bisa memuaskan semua pihak.

Terpilih Kembali Jadi Wakil Presiden Liga Parlemen Dunia untuk Palestina, Fadli Zon: Ini Tugas Mulia

"Tentunya tidak bisa 100 persen semua memuaskan masyarakat—pasti. Ada perspektif berbeda-beda. Tapi kami berupaya supaya masukan-masukan itu kami akomodasi, kami memenuhi apa yang disampaikan Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Presiden WAML Roy Beran dan Menkumham Yasonna Laoly

Presiden WAML dan Menkumham Bertemu, Bahas Hak Kesehatan Narapidana

Menkumham Yasonna Laoly bertemu dengan Presiden WAML Roy Beran di kantor Kemenkumham. Sejumlah isu banyak diperbicarakan.

img_title
VIVA.co.id
2 Mei 2024