RI Terancam Resesi pada 2023, Menkumham Janjikan Perppu Cipta Kerja Berpihak pada UMKM

Menkumkam Yasonna Laoly.
Sumber :
  • Andrew Tito/VIVA.

VIVA Politik – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menanggapi ramainya kritikan soal diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 

Zulhas dan Putrinya Bertemu Mahasiswa Indonesia di MIT, Ini yang Dibahas

 

Yasonna mengklaim, penerbitan Perppu Cipta Kerja setelah pemerintah menjaring aspirasi masyarakat.

Hasil Studi Lembaga Demografi FEB UI Ungkap Dampak Penetrasi Internet untuk Ekonomi Digital

 

"Biasalah, kritik itu normal. Tapi ini pasca-putusan Mahkamah Konstitusi kami sudah melakukan sosialisasi, jaring aspirasi, ke banyak pihak stakeholder yang ada. Jadi sudah ada masukan, ada perubahan, terutama di ketenagakerjaan, ini sudah kami tampung dengan baik," kata Yasonna di kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu, 4 Januari 2023.

Ekspansi di Tengah Ketidakpastian Global, 6 Emiten Raih Best Investortrust Companies 2024

Para seniman gelar demonstrasi di depan Gedung MK, Jumat, 17 Juni 2022.

Photo :
  • Dok. Kelompok Teater Sejahtera.


Pemerintah, katanya, sudah mendengar pendapat ahli sebelum diterbitkannya Perppu Cipta Kerja. Dia menegaskan, kondisi prekonomian Indonesia akan tidak baik-baik saja dan terancam resesi pada 2023 akibat situasi global.

 

Karena itu, Yasonna kembali mengklaim hadirnya Perppu Cipta Kerja untuk membantu prekonomian nasional akibat situasi global. Dia pun menilai, Perppu Cipta Kerja akan berpihak pada UMKM untuk mendorong perbaikan ekonomi Indonesia. 

 

"Keberpihakan kepada UMKM ini dapat kita dorong lebih baik lagi, sehingga nanti kami berharap dampak dari ekonomi yang kurang baik pada 2023 dapat dimitigasi. Ini kami harapkan demikian," kata Yasonna.

Ilustrasi pelaku usaha UMKM.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

 

Yasonna berdalih, Pemerintah mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) setelah Undang-Undang Cipta Kerja dinilai inkonstitusional bersyarat. Namun, dia mengakui keputusan pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja tidak bisa memuaskan semua pihak.

 

"Tentunya tidak bisa 100 persen semua memuaskan masyarakat—pasti. Ada perspektif berbeda-beda. Tapi kami berupaya supaya masukan-masukan itu kami akomodasi, kami memenuhi apa yang disampaikan Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

GP Ansor Bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta

Upaya Ketum GP Ansor Gus Addin Galang Diaspora di 20 Negara Disambut Baik Jokowi

Upaya yang dilakukan oleh Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Addin Jauharudin untuk menggalang diaspora Ansor yang tersebar di 20 negara, disambut baik oleh Presiden Jokowi

img_title
VIVA.co.id
17 Mei 2024