DPR Aceh Laporkan Bawaslu RI Ke Ombudsman

Gedung Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
Gedung Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
Sumber :
  • vivanews/Andry Daud

VIVA Politik – Komisi I DPR Aceh, melaporkan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI ke Ombudsman RI, di Jakarta. Pelaporan itu terkait dugaan maladministrasi dalam hal melakukan rekrutmen anggota panitia pengawas pemilihan (Panwaslih).

Ketua Komisi I DPR Aceh, Iskandar Usman Alfarlaky, mengatakan Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk merekrut Panwaslih di Aceh. Tetapi hal itu menjadi kewenangan DPR Aceh seperti yang tertuang dalam UU Pemerintah Aceh.

Aduan dugaan maladministrasi itu disampaikan pihaknya ke Ombudsman RI di Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023. Ombudsman, kata Iskandar, akan menindaklanjuti laporan pihaknya sesuai dengan aturan UU Nomor 37 tahun 2008.

Ilustrasi Kantor Bawaslu RI

Ilustrasi Kantor Bawaslu RI

Photo :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

"Benar (melaporkan Bawaslu). Jika secara formil dan legal standing belum mencukupi ketentuan dilengkapi kemudian," kata Iskandar Usman saat dikonfirmasi, Jumat, 27 Januari 2023.

Iskandar menjelaskan bahwa Bawaslu RI tidak lagi memiliki kewenangan merekrut anggota Panwaslih Aceh, sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 66/PUU-XV/2017, yang membatalkan kewenangan Bawaslu sebagaimana termaktub dalam UU Pemilu.

Selanjutnya, rekrutmen anggota Panwaslih Aceh menjadi kewenangan DPRA, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU Pemerintah Aceh yang berbunyi, "Panwaslih Aceh dibentuk oleh panitia tingkat nasional dan bersifat ad hoc sebanyak 5 orang atas usul DPRA".

Dalam surat aduannya, Komisi I juga menyebutkan tindakan Bawaslu perbuatan melawan hukum dalam bentuk lahirnya kebijakan yang bertentangan dengan hukum.

Video Ajak Pilih Ganjar Melanggar UU Pemilu, Bobby Nasution: Itu Perintah Partai

“Tindakan pihak Bawaslu telah membentuk Pansel Panwaslih Provinsi Aceh merupakan tindakan sewenang-wenang, karena dengan dibatalkan pasal 557 ayat (2) UU N0 7 Tahun 2017 tentang pemilu oleh MK, maka Bawaslu tidak berwenang,” ucapnya.

Dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a UU N0.30 tentang Administrasi Pemerintah, dinyatakan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan tanpa ada dasar kewenangannya.

DPR Setujui Pendaftaran Capres-Cawapres pada 19-25 Oktober 2023

"Kita akan terus perjuangkan ini. UU yang sudah diberikan untuk jangan dilanggar oleh mereka sendiri,” katanya.

Uji Materi UU Pemilu, Penggugat Ingin Pencapresan Dibatasi 2 Kali
Menpora RI Zainuddin Amali (dua kanan) Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki (kanan)

DPR Aceh Kritik Penggunaan Anggaran Daerah Untuk PON Aceh-Sumut XXI

Anggota Badan Anggaran DPR Aceh, Zulfadli mengkritik Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki yang menyetujui usulan APBA untuk pembangunan venue PON 2024.

img_title
VIVA.co.id
24 September 2023