Sahkan Perppu Cipta Kerja, DPR Dicap Seperti Zaman Orba
- vivanews/Andry
VIVA Politik – Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menyebut wajar masyarakat menolak keras pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU. Diketahui, setelah UU Cipta Kerja “dimentahkan” oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Pemerintah malah mengeluarkan Perppu yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi UU lagi. Sementara isinya, sama saja.
“Karena Perppu itu sejak awal memang sudah bermasalah. Sebab, Pemerintah dinilai belum melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), namun tiba-tiba menyerahkan Perppu Ciptaker kepada DPR,” kata Jamiluddin, Jumat, 24 Maret 2023.
Demo Buruh Tolak Perppu Cipta Kerja
- VIVA/M Ali Wafa
Apalagi, kata Jamiluddin, dalam proses pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU itu terkesan tidak adanya musyawarah mufakat dalam pembahasan di setiap fraksi.
“Yang tidak setuju diabaikan dan ditinggalkan begitu saja. Siapa yang kuat, dia yang menang. Prinsif itu tampaknya yang berlaku dalam pembahasan Perppu Ciptaker,” kata Jamiluddin.
Karena itu, kata Jamiluddin, hal ini mengesankan DPR sudah berubah menjadi lembaga stempel pemerintah. Semua produk RUU dan Perppu yang diinginkan pemerintah disahkan dengan mulus oleh DPR.
“DPR sudah seperti di zaman Orde Baru. DPR menjadi lembaga stempel yang mengaminkan kehendak eksekutif, khususnya presiden. DPR tentu tidak boleh menjadi lembaga stempel lagi. Sebab, hal itu sudah mengingkari amanah reformasi,” kata Jamiluddin.
