Denny Indrayana Surati Megawati, PDIP Singgung Perubahan Sistem Pemilu pada 2008 Untungkan Demokrat
- VIVA/Andrew Tito
VIVA Politik – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menanggapi surat terbuka mantan Wamenkumham, Denny Indrayana yang ditujukan untuk Presiden ke-5 Republik Indonesia, yaitu Megawati Soekarnoputri. Surat itu berisi kekhawatiran Denny akan terjadinya penundaan Pemilu 2024 karena perubahan sistem pemilu Indonesia dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.
Hasto mengatakan tuduhan Denny soal penundaan pemilu 2024 maupun perubahan sistem pemilu itu, sangat berlebihan. Hasto kemudian menyindir perubahan sistem pemilu tahun 2008, beberapa saat sebelum pemilu 2009 yang menurutnya menguntungkan partai penguasa saat itu, Partai Demokrat.
"Pak Denny tidak boleh melupakan bahwa pada Desember 2008 terjadi perubahan sistem politik. Hanya beberapa bulan sebelum pemilu legislatif dilaksanakan pada April 2009. Dan itu bagian dari design untuk meningkatkan perolehan Partai Demokrat sebesar 300 %," kata Hasto kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat kemarin, 2 Juni 2023.
"Tapi kalau beliau berkaca, harusnya Denny membuat surat terbuka menjelaskan tentang berbagai manuver kekuasaan sehingga Partai Demokrat bisa naik 300 %," sambungnya.
Hasto juga menyampaikan bahwa Megawati Soekarnoputri mendukung Pemilu 2024 agar tidak ditunda atau tetap sesuai dengan jadwal yang diputuskan bersama oleh penyelenggara pemilu yakni KPU, pada 14 Februari 2024.
"Jangan curiga berlebihan, jangan prejudice berdasarkan pengalamannya sendiri di masa lalu. Ibu Mega punya komitmen yang sangat kuat untuk menegakkan demokrasi," tegasnya.
Oleh sebab itu, PDIP akan membalas surat terbuka Denny dengan berbagai fakta dan data, bukan hanya sekadar opini semata.
"Ya Ibu Mega ini kan selalu memperjuangkan politik kebenaran. Jadi ketika surat terbuka itu bicara politik kebenaran, ya kami sebagai partai akan memberikan jawaban dengan fakta-fakta, dengan data-data, dengan hasil research, bukan hasil opini," pungkasnya.
Sebelumnya, Mantan Wamenkumham, Denny Indrayana menyurati Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Dalam surat tersebut, Denny meminta agar Megawati dapat mencegah isu terjadinya penundaan Pemilu 2024. Pasalnya, dirinya mendapat informasi mengenai isu Pemilu yang akan menerapkan sistem proporsional tertutup atau coblos partai.
"Izin saya menyampaikan surat ini. Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa. Terbukti di 2004 Ibu mencapreskan Joko Widodo. Meskipun, Ibu bisa saja maju sendiri. Lalu, Ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani.
Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda," kata Denny dalam surat yang dilihat VIVA, Jumat, 2 Juni 2023.
Dalam surat itu juga Denny menyebut kondisi hukum di Indonesia saat ini masih tidak stabil. Maka dari itu, dia membawa isu Pemilu ke ruang publik. "Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024. Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif," katanya.
