- vivanews/Andry
Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti program Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2023. DPR mempertanyakan realisasi 7 program BRIN yang mestinya jadi sinergisitas dengan masyarakat.
Demikian disinggung Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman saat rapat dengar pendapat dengan Kepala BRIN serta jajarannya di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan Jakarta, Senin, 19 Juni 2023.
"Saya ingin mempertanyakan realisasi tujuh program yang merupakan sinergitas BRIN dengan masyarakat, seperti Barista atau Bantuan Riset Talenta Inovasi yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp160 miliar. Tapi, saya dapat informasi menjadi nol. Ini maksudnya bagaimana, apakah tidak terealisasi," tanya politikus Golkar tersebut.
Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar Maman Abdurahman
- Istimewa
Maman mengaku menerima informasi ada beberapa program yang dalam laporannya nol. Antara lain Perusahaan Pemula Berbasis Riset atau PPBR, FUMI atau fasilitas usaha mikro berbasis Iptek, program FIAR atau fasilitas inovasi akar rumput, Riset Indonesia Maju, Produk Inovasi.
Menurut dia, hanya satu program, yakni MBBM atau “Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab” yang dalam laporan terlihat realisasi anggarannya, yakni sebesar Rp180 miliar.
Adapun, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menjelaskan tujuh program yang sudah disepakati dalam rapat anggaran tahun lalu dengan Komisi VII DPR RI tersebut dan diusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dengan demikian, tujuh program BRIN yang bersentuhan dengan rakyat itu terkena tanda bintang dimana anggaran tercantum pada program tersebut belum bisa digunakan. Sehingga, program tersebut pun belum bisa dijalankan.
Mengenai hal itu, Komisi VII DPR RI dalam kesimpulannya mendesak Kepala BRIN bisa segera mempercepat realisasi kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 karena berdampak langsung bagi masyarakat luas. Seperti BARISTA, PPBR, FUMI, FIAR dan MBBM tadi.
Kemudian, Komisi VII juga meminta BRIN untuk menyampaikan laporan progres kegiatan tahun 2023 BRIN secara mendetail dan komprehensif.
Wartawan Di Malang Tolak RUU Penyiaran, Bikin Teatrikal Pembungkaman Pers
Ratusan wartawan dan pers mahasiswa menolak revisi Undang-undang Penyiaran, dimana beberapa pasal dianggap berpotensi membatasi ruang kerja pers. Mereka menggelar aksi di
