Bahlil Tolak Usul IMF soal Hapus Hilirisasi, DPR: Indonesia Tak Boleh Diintervensi
- YouTube Setpres
Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mendukung sikap Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang menolak permintaan IMF untuk mempertimbangkan penghapusan pembatasan ekspor komoditas secara bertahap. Intan mengatakan Indonesia tidak boleh diintervensi oleh lembaga ataupun institusi global terkait dengan kebijakan yang dijalankan negara.
Organisasi internasional yang bergerak di bidang keuangan itu diketahui pada 25 Juni 2023 mengeluarkan dokumen “IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia” (IMF Country Report No. 23/221). Dimana dalam laporannya, IMF memberikan catatan terkait program hilirisasi nikel di Indonesia.
"Dalam sidang kabinet kemarin, arahan Presiden (Joko Widodo) sebenarnya sudah sangat jelas, sangat tegas. Semua menterinya diingatkan jangan kehilangan fokus dengan kebijakan hilirisasi untuk semua sumber daya alam," terang Intan kepada wartawan, Selasa 4 Juli 2023.
Intan Fauzi, Anggota DPR RI Fraksi PAN
Menurut Anggota Fraksi PAN DPR RI itu, hilirisasi sebagai strategi suatu negara untuk meningkatkan nilai tambah komoditas merupakan kunci dalam industrialisasi. Bukan hanya di sektor pertambangan, melainkan juga di sektor kehutanan dan kelautan. Dan, evaluasi penting dilakukan untuk mengetahui hambatan dan kendala di lapangan.
"Apa sih tujuan dari kebijakan hilirisasi itu? Kerangka besarnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui kebijakan itu, berbagai komoditas yang diekspor tidak lagi berupa bahan baku mentah, tetapi barang setengah jadi atau barang jadi," jelas Intan yang juga Anggota DPR RI dari Dapil Jabar VI.
Lanjut Intan, sikap tegas pemerintah yang tidak pengaruh dengan permintaan IMF patut didukung demi kedaulatan negara. Indonesia sebagai negara merdeka harus memiliki kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam. Terlebih Indonesia saat ini sedang fokus menciptakan energi baru terbarukan
“Karena bagaimanapun kedaulatan negara kita tentang perdagangan khususnya dalam mengelola sumber daya alam, mutlak kedaulatan negara kita. Oleh karena itu kita akan memberikan dukungan secara politis kepada pemerintah soal kebijakan hilirisasi untuk semua sumber daya alam,” jelasnya.
“Oleh karena itu, kita dukung pemerintah dalam hal ini Menteri Bahlil melakukan upaya semaksimal mungkin memperkuat argumennya, pemerintah memberikan argumen objektifnya terhadap masalah tersebut,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Bahlil Lahadalia meminta IMF tidak ikut campur soal kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan larangan ekspor komoditas dan hilirisasi.
“Hilirisasi tidak hanya pada konteks nilai tambah, tetapi ini juga menyangkut kedaulatan. Tidak boleh negara kita diatur oleh negara lain,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, beberapa waktu lalu.
IMF, lewat laporan bertajuk IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, meminta pemerintah menghapus pembatasan ekspor komoditas secara bertahap, dan analisis terkait cost-benefit dari kebijakan ini dilakukan secara berkala.
Menurut IMF, reformasi struktural di dalam negeri sangat penting untuk mendukung pertumbuhan jangka menengah dan harus sejalan dengan kebijakan untuk melakukan diversifikasi ekonomi.
IMF juga menilai pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan manfaat jangka panjang dan biaya yang harus ditanggung melalui program hilirisasi tersebut, termasuk dampak rambatan ke negara lainnya akibat kebijakan pelarangan ekspor komoditas.
Namun, Bahlil secara tegas menolak usulan tersebut. Dia mengatakan Indonesia akan tetap fokus menggenjot hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah bagi komoditas Tanah Air, serta mempertahankan larangan ekspor yang telah berjalan.
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.
- VIVA/Anisa Aulia
Hal ini dikarenakan hilirisasi telah memberikan nilai tambah bagi produk turunan nikel, sehingga turut berkontribusi pada nilai ekspor Indonesia. Ekspor besi dan baja yang sebelumnya hanya US$3,3 miliar pada 2017 kini melesat menjadi US$27,8 miliar tahun lalu.
Hilirisasi, kata Bahlil, juga memberikan efek signifikan terhadap kinerja neraca perdagangan Indonesia. Contohnya, neraca perdagangan Indonesia-China yang kini surplus US$1,3 miliar pada kuartal I/2023, dari sebelumnya defisit US$18 miliar pada 2016-2017.
“IMF jangan hanya ngomong ngawur. Dengan hasil hilirisasi ini, neraca perdagangan kita surplus sudah sampai 25 bulan sekarang dan neraca pembayaran kita mengalami perbaikan, serta mengalami surplus ini akibat hilirisasi,” pungkasnya.
