Surya Paloh: Jokowi Gak Bisa Terpilih Lagi, Kalau Bisa Ngapain Susah-susah Cari Lain
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung penuh Presiden Jokowi hingga masa pemerintahannya berakhir. Meskipun jatah menteri Nasdem di kabinet Jokowi saat ini berkurang.
Paloh pun menyinggung Nasdem yang ditertawai karena menyampaikan komitmen dukung Jokowi hingga akhir masa jabatan.
"Jadi, kami katakan mau mendukung Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatannya, kami ditertawai. Aneh ini katanya. Mau didukung. Tapi, bagaimana ya. Kenapa dia mau berkoalisi dengan partai di luar pemerintahan?” kata Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Juli 2023.
Paloh menilai kondisi kematangan berdemokrasi di Indonesia saat ini masih belajar sambil berjalan. Namun, pada intinya, ia mengklaim Nasdem punya nilai komitmen bahwa semua harus terjaga.
"Pilihan boleh bebeda. Toh presiden Jokowi nggak bisa terpilih lagi ke tiga kalinya. Kalau ada Mahkamah Konstitusi memungkinkan, ya ngapain susah-susah mencari presiden yang lain. Jokowi aja. Konstitusi kita gak memungkinkan ini," ujarnya.
Surya juga menyadari perbedaan pemikiran Nasdem belum diterima sepenuhnya dan ada kesalahpahaman. Bahkan, kata Paloh, sampai ada permintaan agar Partai Nasdem keluar dari kabinet.
"Ini belum matang dia berpolitik dan berdemokrasi (yang meminta Nasdem keluar koalisi pemerintah). Nah, itu bagian risiko yang harus diterima Nasdem,” lanjut Paloh.
“Dan mudah-mudahan, Nasdem dengan pemikiran seperti itu, ada sumbangsih sekecil apapun yang diberikan kepada perjalanan sistem demokrasi yang kita miliki,” tuturnya.
Dalam dinamika politiknya, Nasdem saat ini masuk poros Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Dalam poros KPP, Nasdem bersama PKS dan Demokrat mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024.
DKPP Berhentikan Dua Penyelanggara Pemilu yang Terbukti Melanggar Kode Etik
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua penyelenggara Pemilu karena terbukti Langgar Kode Etik
