PPP Dipersilahkan Cabut Bila Terus Paksakan Sandiaga Uno, PDIP Bisa Rugi?

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berswafoto dengan Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Sekjen PPP Arwani Thomafi usai melakukan pertemuan di kantor pusat PDIP, Jakarta, Minggu, 30 April 2023.
Sumber :
  • ANTARA/Galih Pradipta

Jakarta – PDI Perjuangan mempersilahkan PPP untuk cabut, jika terus memaksakan nama Sandiaga Uno sebagai cawapres. Namun jika memang PPP hengkang dari koalisi yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024, siapa yang rugi?

Pernyataan Oposisi Ganjar Bisa Jadi Sikap Politik PDIP, Menurut Pakar BRIN

Pengamat politik dari Ipsos Public Affairs, Arif Nurul Imam, menilai wacana yang mencuat soal PPP cabut dari koalisi dengan PDIP, harus menjadi alarm politik.

"Dikatakan demikian karena meski PDIP bisa mengajukan paslon capres dan cawapres secara mandiri namun jika ditinggalkan PPP akan mengalami kerugian elektoral," kata Arif, saat dihubungi, Selasa 15 Agustus 2023.

Oposisi Diperlukan agar Ada yang Mengingatkan kalau Ada Penyimpangan, Menurut Pakar BRIN

Arif Nurul Imam, Peneliti Ipsos Public Affairs

Photo :
  • Istimewa

Isu Duet Anies-Ahok di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Aja
 

Dia mengatakan, sejak awal PDIP tanpa berkoalisi pun sudah bisa mengajukan capres-cawapres. Mengingat suara nasional yang sudah melebihi ambang batas yang disyaratkan UU Pemilu.

Namun untuk memenangkan Ganjar, menurutnya peran PPP cukup memberi tambahan suara juga. Terutama untuk ceruk masyarakat berbasis kelompok agama yakni Islam.

"Karena PPP akan menarik pemilih kelompok Islam. Sementara jika tanpa PPP maka ceruk suara Ganjar Pranowo terkotak di kelompok nasionalis semata," jelas Arif.

Dia melihat, desakan PPP untuk PDIP menjadikan Sandiaga Uno sebagai cawapres, cukup beralasan membuat tensi politik tinggi. Sebab PDIP juga tidak leluasa memilih cawapres walau akomodatif.

Sementara PPP yang menginginkan agar Sandiaga Uno menjadi cawapres, bagi Arif itu lumrah.

"Saya kira desakan itu lumrah saja sebab PPP juga ingin kadernya bisa duduk jadi cawapres," katanya.

PDIP Mempersilahkan

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mempersilakan PPP cabut atau keluar dari kerja sama politik pendukung Ganjar Pranowo, jika Ketua Bappilu DPP PPP, Sandiaga Uno, tidak dipilih sebagai bakal cawapres.  

Sebab, PDIP mengklaim mengedepankan prinsip kesukarela dan tidak ada paksaan dalam menjalin kerja sama politik.  

Demikian disampaikan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023. 

“Monggo (kalau PPP mau hengkang). Lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan,” kata Basarah.

PPP Susah Tinggalkan Koalisi PDIP

Itu ditegaskan oleh Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi. Politisi yang akrab disapa Awiek, itu menegaskan partai berlambang Ka’bah tersebut tidak ada niat untuk meninggalkan PDIP dalam kerja sama politik pada Pemilu 2024. PPP telah sepakat untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. 

"Sampai saat ini tidak ada kepikiran dari PPP untuk meninggalkan kerja sama politik dengan PDI Perjuangan, yang sudah menetapkan Pak Ganjar," kata Awiek melalui keterangannya pada Selasa, 15 Agustus 2023.

Jelas dia, PPP telah mengambil keputusan mendukung Ganjar Pranowo melalui mekanisme internal yakni keputusan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) ke-V PPP. 

"Karena keputusan Rapimnas V itu bulat total semuanya mendukung Pak Ganjar sebagai calon presiden," ujar anggota DPR RI ini. 

Bukan cuma itu, Awiek mengatakan Keputusan Rapimnas ke-VI PPP juga merekomendasikan Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo. 

"Ada dua keputusan yang berbeda, satu keputusan Rapimnas bulat mendukung Pak Ganjar sebagai calon presiden. Kedua, merekomendasikan Pak Sandi sebagai calon wakil presiden dan mengkomunikasikan dengan PDI Perjuangan," ungkapnya. 

Oleh karenanya, Awiek menyebut tidak mudah untuk mengubah dua keputusan tersebut. Sebab, kata dia, pengubahan keputusan perlu melalui Rapimnas dan sejauh ini belum ada agenda untuk kegiatan tersebut. 

"Jadi tidak serta merta kita berubah begitu saja, ada mekanismenya. Keputusan Rapimnas itu hanya bisa dianulir oleh Rapimnas. Sampai saat ini belum ada agenda menggelar rapimnas," pungkasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya