- VIVAnews/Putra Nasution
Jakarta – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai sebutan 'Pak Lurah' bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan sebuah candaan. Diketahui, sebutan 'Pak Lurah' diungkap Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2023.
Jokowi menyinggung kode arahan 'Pak Lurah' dalam konteks restu capres-cawapres 2024. Jokowi mengklaim baru mengetahui jika 'Pak Lurah' yang dimaksud adalah dirinya sebagai Presiden RI.
"Kalau ada, ya, barangkali perumpamaan semua peraturan harus atas persetujuan 'Pak Lurah' saya pikir hanya sebagai sebuah jokes saja, ada sense of humor bagus juga di negeri ini, ya, kan?" kata Surya Paloh di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.
Paloh mengaku dirinya mengikuti dinamika perkembangan di tengah masyarakat dan tidak ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi. "Mengikuti seluruh perkembangan dinamika yang ada di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan kita, tidak ada hal yang luar biasa juga, ya," ucap Paloh.
Paloh juga merespons pidato Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang menyebut bahwa selayaknya pemimpin partai politik dan tokoh bangsa di Tanah Air ikut bertanggung jawab dalam mempersiapkan keberlanjutan kepemimpinan nasional.
Sehingga, siapa pun yang nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia pada Pilpres 2024 wajib didukung untuk menjalankan misi Indonesia Maju.
Menurut Paloh, sudah sepatutnya dukungan diberikan kepada Presiden Jokowi hingga akhir masa kepemimpinannya pada 2024 mendatang. Namun, dia mengingatkan bahwa dukungan yang diberikan Jokowi kepada figur tertentu, setelah berakhirnya masa kepemimpinannya, sifatnya personal.
"Saya pikir dalam proses sampai akhir masa jabatan beliau itu wajiblah, bagus, ya, dukungannya kan itu. Kalau dukungan lain setelah selesai masa jabatan beliau, itu dukungan personal, ya, yang bisa saja berkelanjutan," ujar Surya Paloh.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengakui kerap disebut sebagai "Pak Lurah" dan dijadikan sebagai tameng oleh sejumlah pihak untuk kepentingan politik menjelang Pilpres 2024.
Jokowi menegaskan dirinya bukan ketua umum partai politik, juga bukan ketua koalisi partai, sehingga tidak punya kewenangan untuk mendorong capres tertentu atau format koalisi.
Ia juga menepis restu capres-cawapres dari 'Pak Lurah' yang pada akhirnya baru dia ketahui 'Pak Lurah' yang dimaksud adalah dirinya sebagai Presiden RI.
"Saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu, kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan Ketua umum parpol, bukan juga Ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan Undang Undang yang menentukan Capres dan Cawapres itu parpol dan koalisi parpol," kata Jokowi saat menyampaikan pidato Kenegaraan di HUT RI ke-78 di Gedung DPR/MPR, Rabu, 16 Asgustus 2023.
"Jadi saya mau bilang itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Walaupun saya paham sudah nasib seorang Presiden untuk dijadikan “paten-patenan”, dijadikan alibi, dijadikan tameng," sambungnya.
Lebih jauh, mantan Gubernur DKI Jakarta tak mempermasalahkan fotonya dipasang di baliho-baliho capres di berbagai daerah, bahkan sampai ke kampung-kampung hingga desa.
"Tapi bukan foto saya sendirian. Ada yang disebelahnya bareng Capres. Ya ndak apa, boleh-boleh saja," ujar Jokowi. (ant)
