Banyak Kader Gerindra Marah Usai Sekjen PDIP Hasto Kritik Food Estate

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad
Sumber :
  • DPR RI

Jakarta – Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan kritik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut program food estate alias lumbung pangan merupakan kejahatan lingkungan, tidak berdasar.

PDIP Akui Terus Jalin Komunikasi dengan Parpol Lain untuk Pilgub Jakarta 2024

Bahkan ditekankan Dasco, pernyataan Hasto tersebut membuat banyak kader Partai Gerindra marah. Seharusnya, lanjut Dasco, menjelang Pemilu 2024, para elite politik bisa menjaga suasana menjadi lebih kondusif.

"Banyak kader kami dari seluruh Indonesia yang protes kenapa kami diam dan tidak membalas. Mereka marah, karena Pak Prabowo yang telah bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi dengan niat tulus membangun bangsa dan negara, malah mendapatkan tuduhan macam-macam,” kata Dasco dalam keterangannya diterima Senin, 21 Agustus 2023. 

Mulai Bawa Api Abadi Mrapen ke Jakarta, PDIP Siap Tarung di Pilkada 2024

Meski begitu, kata Dasco, partainya komitmen menjaga suhu politik agar selalu tenang. Klaim Dasco, pihaknya juga mendorong politik riang gembira menyongsong Pemilu 2024. 

“Kami sudah berkomitmen, Partai Gerindra akan tetap menjaga suhu politik agar selalu tenang dan tetap berpolitik riang gembira. Bekerja sama dengan guyub pada semua partai politik. Kami akan terus bekerja keras, serta selalu mendekatkan diri kepada rakyat," ujarnya.

Golkar Kepincut Sosok Sudaryono Ketua Gerindra Jateng yang Digadang-gadang Maju di Pilkada

Kembali soal Hasto, menurut Dasco kritik yang disampaikan itu tak berdasar. Jelas dia, hanya ingin mendegradasi kepercayaan publik terhadap Prabowo Subianto. Mengingat, progrom food estate tersebut dikelola oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto atas arahan dari Presiden Joko Widodo.

"Mengkritik sejatinya merupakan vitamin demokrasi. Namun saya sangat menyayangkan, jika kritik yang dikeluarkan hanya bersandar pada asumsi, ini adalah pendidikan politik yang buruk untuk publik. Mari kita berpolitik dengan rasional dan berbasis pada data, guna memberikan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat,” jelas Wakil Ketua DPR RI tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya