Nasib Koalisi Perubahan Usai Duet Anies-Cak Imin, Surya Paloh: Hari Ini Masih Ada, Besok Belum Tahu
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh angkat bicara soal nasib Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang tengah goyang pasca muncul duet Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Paloh mengatakan, koalisi pendukung Anies yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih ada sampai hari ini.
"Sampai hari ini, koalisi masih ada,” kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower, Kamis, 31 Agustus 2023.
Anies Baswedan dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Apel Siaga Perubahan
- VIVA/M Ali Wafa
Meski demikian, Paloh tidak mengetahui bagaimana nasib Koalisi Perubahan untuk Persatuan pada Jumat, 1 September 2023. Termasuk apakah koalisi tersebut masih ada dan tetap mendukung Anies atau tidak.
"Besok pagi, masih ada atau setengah ada, kita belum tahu juga," ungkapnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat membeberkan kabar Anies setuju memilih Cak Imin jadi bakal cawapres pendampingnya di 2024. Anies disebut juga setuju terhadap kerja sama politik antara Nasdem dengan PKB.
Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Teuku Riefky Harsya mengaku kabar Anies setuju kerja sama dengan PKB serta Cak Imin jadi cawapres dari Anggota Tim Delapan KPP, Sudirman Said. Status Sudirman juga merupakan jubir Anies.
"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," ujar Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya resminya, Kamis, 31 Agustus 2023.
Namun, Teuku menyebut keputusan duet Anies dan Cak Imin itu diambil sepihak oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.
"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," katanya.
Bawaslu Sebut Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada di Sumbar Tinggi
Bawaslu mengungkapkan adanya peningkatan signifikan angka pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada di Sumatra Barat dibanding Pemilu Legislatif.
