Prabowo Potensi Berjaya di Jawa Timur, Ibu Nyai NU: Pantas Jadi Presiden RI
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dinilai sebagai figur bakal capres yang bisa memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesiapan Prabowo maju sebagai bacapres itu juga dapat dukungan dari elemen masyarakat seperti para ibu nyai serta ribuan santri di Jawa Timur.
Koordinator Nasional Rebana 08 (Relawan Bu Nyai, Ning, dan Santri 08), Hj Nyai Malikal Bulqis mengatakan, Prabowo sebagai figur yang mampu menguatkan Indonesia. Bagi dia, pihak Rebana 08 siap mengawal dan mendukung Prabowo yang statusnya bacapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilpres 2024.
“Pak Prabowo sosok yang menguatkan negara Indonesia. Saya mendukung Pak Prabowo untuk maju Capres 2024,” kata Nyai Bulqis sapaan akrabnya, dalam keterangannya, Sabtu, 23 September 2023.
Selain penguat NKRI, Prabowo dinilainya sebagai figur yang layak untuk jadi pemimpin Indonesia selanjutnya menggantikan Joko Widodo atau Jokowi. Bagi dia, sosok Prabowo memiliki karakter kepemimpinan tegas namun peduli.
Dia menyebut hal itu dibutuhkan untuk menjadi Presiden Indonesia selanjutnya.
Maka itu Nyai Bulqis mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur yang mayoritas warga NU untuk mendukung Prabowo di Pilpres 2024.
“Masyarakat Jawa Timur wajib pilih dan dukung Pak Prabowo karena memilih dan mendukung Pak Prabowo itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata,” jelasnya.
Pun, dia optimis dengan dukungan dari masyarakat Jatim dan warga NU, Prabowo bisa jadi pemimpin RI hasil kontestasi Pilpres 2024. Nyai Bulqis optimis Prabowo bisa berjaya di Jawa Timur.
Ia bilang hanya Prabowo yang cocok dan layak menjadi orang nomor satu di Indonesia meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi.
“Saya yakin Pak Prabowo bisa menang di Jawa Timur, kita harus yakin tidak boleh putus asa. Pokoknya Pak Prabowo ini pantas dan cocok jadi Presiden Indonesia 2024 – 2029,” ujar Nyai Bulqis.
DKPP Berhentikan Dua Penyelanggara Pemilu yang Terbukti Melanggar Kode Etik
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua penyelenggara Pemilu karena terbukti Langgar Kode Etik
