- VIVA/Cahyo Edi
Jakarta – Sejumlah menteri Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersandung kasus korupsi. PDIP mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membereskan hal tersebut.
"PDIP mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya, kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan bahwa upaya untuk memerangi korupsi itu terus menerus dilakukan dan ini juga didukung sepenuhnya oleh partai," kata Hasto kepada wartawan di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu, 30 September 2023.
Hasto juga mengungkapkan bahwa acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP ke-IV juga mengundang pihak KPK untuk memberikan edukasi anti korupsi kepada seluruh kader.
Ganjar Pranowo, Jokowi dan Megawati Soekarnoputri
- Istimewa
"Kami mengundang KPK, itu kan dengan kesadaran bahwa persoalan korupsi di tengah-tengah liberalisasi politik, ekonomi, budaya, itu kan nyata. Maka kami melakukan langkah-langkah preventif," katanya.
Jika Ganjar Pranowo dipilih oleh rakyat untuk menjadi presiden pada 2024, kata Hasto, maka penyusunan jabatan menteri harus strategis dan disusun dengan baik.
"Ini yang melandasi di dalam penyusunan jabatan strategis termasuk siapa yang nantinya akan mendampingi, di dalam penempatan jabatan strategis setelah pak Ganjar Pranowo mendapatkan dukungan dari rakyat menjadi presiden," tuturnya.
Hasto Kristiyanto di Arsip Nasional RI
- PDI Perjuangan
Sebagai informasi, total ada enam menteri kabinet Jokowi yang tersandung kasus korupsi. Di antaranya yaitu eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, eks Menteri Sosial Idrus Marham, eks Menteri Sosial Juliari Batubara, dan eks Menteri KKP Edhy Prabowo.
Kemudian, ada eks Menteri Kominfo, Johnny G Plate dan baru-baru ini dikabarkan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo tengah dijadikan tersangka korupsi oleh KPK.
