Apdesi Ditengarai Dukung Prabowo, Nasdem Ingatkan Jaga Akal Sehat demi Republik
- VIVA/ Riyan Rizki Roshali
Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Willy Aditya menyerukan kepada seluruh perangkat dan kepala desa se-Indonesia agar tetap netral dan tidak memihak kepada kontestan Pemilu 2024, termasuk terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden peserta Pemilu Presiden 2024.
"Ya, kita lihat undang-undangnya seperti apa bunyinya. Kemudian kita harus sama-sama melihat, tentu, kalau netralitas itu penting, ya, tapi [sikap] individu sah-sah saja," kata Willy, merespons dukungan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang tergabung dalam Desa Bersatu kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 21 November 2023.
Willy mendorong para kepala desa dapat menjaga demokrasi yang baik dengan tidak berpihak kepada salah satu kontestan tertentu sehingga dapat menekan potensi perpecahan di akar rumput, terutama masyarakat di perdesaan.
Paslon Capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming
- VIVA/M Ali Wafa
"Nah, ini sama-sama kita jaga, kalau waras, akal sehat kita, ya; ini republik, republik kita bersama," kata Willy.
Dia mengingatkan, jika para kepala desa itu melanggar aturan agar diberi tindakan tegas. "Kita ingatkan bersama-sama: kalau ada UU yang dilanggar, kita pergunakan UU yang terkait dengan objek yang bersangkutan untuk diberikan peringatan."
Nasdem, bersama PKS dan PKB, tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) pada Pemilu Presiden 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 14 November 2023 menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu 2024.
Ilustrasi Pemilu.
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Peserta Pemilu 2024 adalah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Usulan Polisi di Bawah Kementerian Muncul Lagi, Pengamat: Upaya Melemahkan Polri
Pengamat Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie melontarkan sebuah usulan untuk menempatkan Polri di bawah kementerian.
