Megawati Singgung Pihak yang Lakukan Intimidasi Seperti Orde Baru, Minta Insaf
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyindir pihak-pihak yang berbuat intimidasi menjelang kontestasi Pemilu 2024. Presiden RI ke-5 itu berharap kepada para pihak tersebut untuk berhenti melakukannya.
Hal tersebut diungkap Megawati, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Relawan Ganjar-Mahfud se-Pulau Jawa, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin, 27 November 2023.
"Bayangin, mengintimidasi, dia itu siapa sih? Kalau dia berani, loh kenapa saya nggak boleh. Kamu mesti lihat perundangannya, kamu sebagai apa, bolehkah kamu menekan rakyat?" ujar Megawati.
Putri Proklamator Bung Karno itu mengungkit Indonesia seperti balik lagi ke zaman Orde Baru lantaran perilaku intimidasi penguasa. Megawati mengaku tak mau negara yang sudah susah payah dibangun oleh masyarakat sejak era Bung Karno ini hancur kembali.
"Masa jaman Orde Baru ini ya, ibu sendiri sampai bingung loh cerita, bener. Saya nggak mau gitu lagi kejadian. Padahal sebut namanya anaknya Bung Karno ya pendiri republik ini," kata Megawati.
Lantas, Presiden RI ke-5 ini bercerita pernah diinterogasi oleh polisi dan kejaksaan saat zaman Orde Baru. Megawati menginginkan masa-masa yang pernah dialaminya saat Orba itu, tidak terjadi pada masyarakat sekarang. Perbuatan intimidasi, kata dia, harus segera dihentikan.
"Eh, jangan deh sekarang mulai lagi selagi saya masih hidup lho. Sudah, berhenti deh bapak bapak yang saya sindir ini, insyaf!" tegasnya.
Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian, Pakar: Itu Hak Prerogatif Presiden
Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta Dr. Radian Syam menyebut penambahan kementerian dan lembaga negara merupakan hak prerogatif Presiden.
