Menkominfo Sebut Ada 96 Konten Isu Hoaks Pemilu Ditemukan Dari Juli Sampai 26 November 2023
- VIVA/Misrohatun Hasanah
Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Arie Setiadi, mengatakan pihaknya telah menemukan 96 konten isu hoaks Pemilu 2024. Jumlah itu sejak 17 Juli sampai 26 November 2023. Konten-konten tersebut telah diakukan takedown.
“Sejak Juli hingga 26 November 2023, Kementerian Kominfo sudah menemukan 96 isu hoaks pemilu yang tersebar di 355 konten. Kami sudah berhasil melakukan takedown 290 konten. Sedangkan, 65 konten lainnya sedang diproses,” kata Budi Arie di Kantor Kementerian Kominfo pada Selasa, 28 November 2023.
Berdasarkan catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah isu hoaks pada Juli (6 konten), Agustus (18 konten), September (13 konten), Oktober (20 konten), dan November (39 konten). Namun, sepanjang bulan November 2023 ditemukan ada 39 konten hoaks.
“Sepanjang November 2023 saja sudah beredar 39 isu hoaks. Jadi 27 hari yang lalu, sepanjang bulan November 2023, sudah ada 39 isu hoaks terkait pemilu. Berarti lebih dari satu isu hoaks terkait pemilu yang beredar setiap harinya,” jelas dia.
Menurut dia, kondisi ini tentu harus menjadi perhatian semua pihak. Karena berbagai konten negatif mulai dari konten mengandung hoaks hingga ujaran kebencian akibat perbedaan pilihan, sudah banyak ditemui. Kondisi demikian, tentunya mengancam persatuan bangsa.
“Seperti arahan yang disampaikan Pak Presiden Joko Widodo, kita cuma tiga nih yakni hoaks atau kabar bohong, ujaran kebencian, dan ketiga yang merendahkan orang lain. Merendahkan dalam artian kata-kata kebun binatang dan sebagainya dikeluarkan di ruang digital,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, kata dia, diperlukan upaya yang masif dalam mengaplikasi pemilu damai 2024, sebagai wujud ikhtiar bersama untuk mendorong masyarakat agar memilih dengan cara yang bijak sembari menjaga perdamaian bangsa di ruang digital, pesan ini juga disusun untuk menjawab berbagai isu terkait pemilu.
“Seperti yang pertama peningkatan partisipasi, anti perpecahan atau polarisasi, dan bagaimana anti hoaks untuk menjaga ruang digital kita tetap damai. Kami percaya bahwa kolaborasi antar lembaga menjadi kunci dalam menciptakan pemilu damai 2024,” pungkasnya.
