Ketua DKPP: Birokrasi Memihak Peserta Pemilu Sinyal Bahaya Ancam Demokrasi

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, The Interview
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Banjarmasin - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Heddy Lugito mengatakan birokrasi pemerintahan yang netral adalah salah satu syarat utama untuk mewujudkan pemilihan umum yang demokratis.

“Kami bekerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memastikan birokrasi di pemerintahan tetap netral selama pelaksanaan pemilu ataupun pilkada,” kata Heddy saat memberikan keterangan pers usai menghadiri Rakor Penyelenggara Pemilu Wilayah III di Banjarmasin, Rabu, 6 Desember 2023.

Ia menyebutkan seluruh jajaran ASN tidak boleh berpihak terhadap peserta pemilu karena akan mengganggu sistem demokrasi yang berkeadilan.

Ilustrasi Pemilu.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

“ASN yang tidak netral dipengaruhi banyak indikator yang menyangkut hubungan kelembagaan, misalnya antara atasan dan bawahan, kekerabatan, ingin mempertahankan jabatan, dan pura-pura tidak tahu,” katanya.

Dia mengungkapkan berdasarkan hasil pemantauan Komisi ASN, indikator tidak netralnya ASN yang paling banyak ditemukan adalah adanya hubungan kekerabatan, baik hubungan keluarga maupun pertemanan.

Heddy menjelaskan pemantauan itu dilakukan Komisi ASN melalui sebuah situs resmi dan akan terlihat jumlah dan angka persentase siapa saja ASN yang tidak netral.

Kursi PAN Bertambah Jadi 48, Zulhas: Terima Kasih Pak Prabowo

Ia mengatakan indikator pemantauan sikap tidak netral itu hanya berlaku di lingkungan ASN saja dan tidak dapat memantau kelembagaan lain, karena Komisi ASN yang bertugas dibatasi secara kewenangan.

Ilustrasi/Aksi damai untuk perbaikan sistem birokrasi di Indonesia

Photo :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar
DKPP Terima Ratusan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sepanjang 2024

Menurut dia, penelusuran ASN yang tidak netral itu sudah terbukti pada Pemilu 2019 melalui data yang dihimpun Komisi ASN.

Oleh karena itu, Heddy menekankan pihaknya harus benar-benar memastikan seluruh birokrasi pemerintahan tetap tegak lurus kepada demokrasi.

Oposisi Diperlukan agar Ada yang Mengingatkan kalau Ada Penyimpangan, Menurut Pakar BRIN

“Jika ada oknum di birokrasi yang memihak kepada salah satu peserta pemilu, ini adalah sinyal bahaya yang mengancam sistem demokrasi, tidak boleh dibiarkan,” ujar dia. (ant)

Pakar hukum tata negara Refly Harun.

Keras! Refly Sentil Anies: Dia Kan Individual, Tak Perlu Raker untuk Mengatakan Oposisi

Refly Harun membandingkan dua mantan capres yang kalah di Pilpres 2024 Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo terkait menyampaikan sikap oposisi.

img_title
VIVA.co.id
12 Mei 2024