PPATK Sebut Ada Transaksi Janggal di Pemilu 2024, PKB: Kalau Memang Fakta Dilanjutkan
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Jakarta – Wakil ketua umum PKB Jazilul Fawaid buka suara soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dengan adanya aliran janggal yang mengalir ke partai politik dan perorangan.
Dia menjelaskan bahwa jika memang adanya temuan aliran janggal tersebut sudah sebaiknya untuk diselesaikan sampai tuntas.
"Ya tentu ditelusuri ya karena PPATK untuk kepentingan orang banyak. Kalau memang faktanya ada proses dilanjutkan jangan didiamkan," ujar Jazilul kepada wartawan di Jakarta Selatan, Jumat 15 Desember 2023.
Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid bersama petinggi PKB.
- istimewa
"Dari dulu PPATK selalu meluncurkan isu-isu yang pada akhirnya tidak jelas ujungnya. Jadi Ini kaitannya ngomong lagi soal dana tambang untuk pemilu, nanti diusut dibuka gak jelas ujungnya," lanjutnya.
Jazilul menegaskan kalau sebuah temuan itu sudah sejatinya diusut hingga tuntas. Atau langsung dikoordinasikan kepada pihak penegakan hukum.
"Jadi maksud saya, Kalau sudah clear, ndak usah perlu dipublikasi, koordinasikan dengan aparat hukum lainnya. Tetapkan siapa masalah di situ. Itu lebih bagus, daripada nanti kami terus menuding sana sini, kita nuding A, nuding B," kata dia.
Dia meminta kepada PPATK untuk bergerak dan menuntaskan agar hasilnya bisa disampaikan kepada publik.
Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan, pihaknya menemukan data peningkatan transaksi mencurigakan terkait Pemilu 2024. Transaksi bernilai triliunan rupiah tersebut melibatkan ribuan nama.
"Ini kan kita bicara triliunan, kita bicara angka yang sangat besar, kita bicara ribuan nama, kita bicara semua parpol kita lihat. Memang keinginan dari Komisi III menginginkan PPATK memotret semua dan ini kami lakukan. Sesuai dengan kewenangan kami," kata Ivan di Jakarta Barat, Kamis, 14 Desember 2023.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat RDP dengan Komisi III DPR.
- YouTube DPR RI
Ivan mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat ke KPU dan Bawaslu mengenai masalah ini. Dia mengatakan, KPU dan Bawaslu sudah memegang data soal transaksi janggal tersebut.
"Kami sudah kirim surat ke KPU-Bawaslu. Kami sudah sampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang jumlahnya besar ya," kata Ivan.
Ivan mengatakan, laporan kepada PPATK terkait dengan Pemilu 2024 sangat masif. Kata Ivan, peningkatan transaksi mencurigakan itu mencapai lebih dari 100 persen.
