Mahfud Enggan Jawab Pertanyaan Gibran Soal Greenflation, Budiman Sudjatmiko: Itu Pertanyaan Mahal
- Antara
VIVA – Debat calon wakil presiden (cawapres) yang digelar Minggu, 21 Januari 2024 masih menjadi perbincangan publik. Apalagi cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka kembali menunjukkan kemampuan dan pengetahuannya saat melawan Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar.
Ada beberapa yang menarik perhatian, salah satunya di mana cawapres nomor urut 03 tidak mau menjawab pertanyaan Gibran lantaran dinilai pertanyaan receh. Pertanyaan itu seputar greenflation atau inflasi hijau.
Dewan Pembina Relawan Prabowo Budiman Bersatu (Prabu), Budiman Sudjatmiko, saat berorasi di depan kalangan milenial dan Gen Z pada konser Prabu Untuk Indonesia Maju yang menghadirkan Dewa 19 di Bandarlampung, Senin, 4 Desember 2023.
- ANTARA/Dian Hadiyatna
Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sudjatmiko menanggapi pernyataan Mahfud MD yang menganggap pertanyaan Gibran soal greenflation receh. Menurutnya, pertanyaan greenflation itu bukan pertanyaan receh, tapi pertanyaan mahal.
“Receh dari mana, dari Hongkong? Pertanyaan greenflation itu pertanyaan mahal. Ini kan bicara tentang inflasi, kenaikan harga barang-barang, yang diakibatkan oleh sebuah negara yang lagi melakukan transisi menunju ekonomi hijau. Itu memicu kenaikan banyak faktor biaya produks yang mengakibatkan kenaikan barang-barang,” kata Budiman dalam unggahan videonya di TikTok, dikutip Selasam 23 Januari 2024.
“Pasti nggak receh dong. Pertama, dia melibatkan uang yang sangat besar, isu lingkungan. Dan pertanyaan ini pertanyaan keren menurut saya. Karena istilah greenflation itu istilah baru dalam istilah ekonomi. Jadi kalau nggak ngerti jangan sebut receh, jawab aja. Lagian ini debat yang sangat mahal kok,” imbuhnya.
Apa itu Greenflation?
Ilustrasi lingkungan
- Pixabay
Dikutip dari philonomist, Greenflation mengacu pada kenaikan harga bahan mentah dan energi sebagai akibat dari transisi hijau. Ungkapan “greenflation” mencerminkan pengertian bahwa kenaikan harga dapat bersifat jangka panjang, seiring dengan upaya negara-negara untuk memenuhi komitmen lingkungannya.
Meningkatnya pengeluaran untuk teknologi bebas karbon menyebabkan kenaikan harga bahan-bahan yang strategis untuk infrastruktur tersebut.
Sementara itu, intensifikasi peraturan lingkungan hidup yang membatasi investasi pada proyek pertambangan yang berpolusi tinggi juga membatasi pasokan bahan baku, yang juga mengakibatkan kenaikan harga. Oleh karena itu, transisi hijau menjadi lebih mahal karena penerapannya lebih luas.
