Istana Duga Ada Pihak Berupaya Downgrade Pemerintahan Jokowi yang Solid
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Jakarta - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, melihat akhir-akhir ini ada upaya dari berbagai pihak yang sengaja menebar atau mengorkestrasi narasi politik yang berlebihan, dan tendensius terkait kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin.
Mulai isu kabinet tidak kompak (terfragmentasi), suasana kerja tidak nyaman, menteri tidak dilibatkan TPA, menteri diperiksa ketat masuk istana sampai dengan wacana menteri minta mundur.
“Dibangun persepsi, melalui serangkaian plot cerita atau narasi, seolah-olah para menteri pembantu Presiden, kecewa dengan kepemimpinan Presiden Jokowi,” kata Ari melalui keterangannya pada Rabu, 31 Januari 2024.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan tugas-tugas para staf khusus presiden usai mereka bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.
- VIVAnews/Agus Rahmat
Kata dia, narasi politik yang dibangun itu jelas tidak sesuai fakta yang sesungguhnya. Menurut dia, para menteri di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 semua saling sapa dan bercanda ketika rapat terbatas maupun rapat paripurna di Istana Negara.
“Kalau teman-temen media mengikuti suasana menjelang sidang kabinet paripurna atau rapat terbatas kabinet, menteri-menteri "ngeriung", saling sapa, ngobrol, atau bercanda satu sama lain,” ungkapnya.
Disamping itu, Ari menegaskan tidak ada suasana pemilu dalam rapat-rapat kabinet. Menurutnya, menteri-menteri yang berasal dari latar belakang partai politik beragam dan berada dalam koalisi pilpres yang berbeda, juga saling berkomunikasi dengan akrab.
“Silaturahmi antar menteri tetap terjalin dengan baik tanpa harus terganggu situasi politik jelang pemilu,” tegas Ari.
Lebih lanjut Ari mengatakan, proses pengambilan keputusan di kabinet juga dilakukan dengan melibatkan menteri-menteri terkait, sesuai tema yang dibahas. Kata Ari, rapat kabinet dan rapat TPA disiapkan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung. Diketahui, Pramono adalah kader PDI Perjuangan.
“Semua isu kebijakan dibahas di atas meja. Semua menteri punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan gagasannya. Presiden juga membuka ruang-ruang perdebatan sebelum diputuskan oleh Bapak Presiden,” kata Ari.
Selain itu, Ari menyebut koordinasi dan kekompakan antar menteri juga terjaga dengan digelarnya rapat-rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh para Menteri Koordinator. Rapat koordinasi tingkat menteri menunjukkan konsolidasi di internal pemerintahan tetap berjalan, kompak dan solid sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.
Oleh karenanya, Ari berharap suasana kerja kabinet yang sudah sangat baik dilakukan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Jangan justru diganggu dengan narasi-narasi politik yang hanya dirancang untuk kepentingan sesaat.
“Apalagi hanya untuk men-downgrade tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat pada pemerintahan Presiden Jokowi,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sempat bercerita tentang suasana dalam rapat Kabinet yang membuatnya tak nyaman usai Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres. Diketahui, Menteri Sosial, Tri Rismaharini merupakan salah satu kader PDI Perjuangan.
"Bu Risma menceritakan sekarang suasana di rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan," kata Hasto kepada wartawan di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Januari 2024.
Hasto juga menyebut pemeriksaan terhadap menteri juga diperketat ketika ingin mengikuti rapat. Maka itu, Hasto yakin saat ini tumbuh rasa kekhawatiran kepada menteri sendiri karena pemeriksaan berlebihan.
"Jadi ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri sehingga mau rapat aja diperiksanya, waduh udah berlebihan. Artinya inilah yang sebenarnya suasana terjadi," kata dia.
Di sisi lain, Hasto menilai Risma masih memegang teguh pada prinsip dan memiliki integritas untuk mengurus segala kebutuhan masyarakat di Indonesia sebagai Menteri Sosial sesuai dengan tugas-tugasnya.
"Tapi tugas untuk rakyat, bangsa dan negara harus melepaskan diri dari berbagai kenyamanan karena untuk mengurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Bu Risma," katanya.
