JK Kritik Jokowi soal Bansos, Bahlil: Masa Mau Pemilu Gak Dikasih Makan Orang
- VIVA/Andrew Tito
Jakarta - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menghormati mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang juga senior di Partai Golkar lantaran mengkritik Presiden Jokowi. Namun, Bahlil ingin menjelaskan soal Jokowi yang sering bagi-bagi bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat.
JK sebelumnya mengkritik Jokowi bahwa bagi-bagi bansos itu merupakan tugas camat atau lurah. Bahlil ingatkan JK, pembagian bansos itu dilakukan sejak pemerintahan sebelum era Jokowi.
“Itu terserah pikiran Pak JK. Pak JK juga senior saya. Tapi inget lho, Pak Jokowi itu menjalankan bansos tak hanya pada saat sekarang. Sudah dari dulu. Bansos ini sudah ada sejak 2009,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat, 2 Februari 2024.
Jusuf Kalla bersama Anies Baswedan saat berada di Makassar
- VIVA.co.id/Supriadi Maud (Sulawesi Selatan)
Bahkan, Bahlil menyebut pembagian bansos yang dilakukan Jokowi dimulai sejak JK jabat Wakil Presiden RI ke-12 pada 2014. Maka itu, Bahli heran langkah Jokowi bagi-bagi bansos untuk rakyat malah dikritik.
“Dari 2015, 2017, sering melakukan, bukan baru. Masa sih kita enggak boleh beri kepada rakyat yang berhak menerimanya. Masa kita yang mampu ini enggak senang melihat negara memberikan perhatian kepada rakyat kecil,” ujar politisi Partai Golkar ini.
Kata dia, mungkin bagi-bagi bansos yang dilakukan Jokowi merupakan hal yang biasa-biasa saja. Namun, lanjut dia, bansos ini sudah diputuskan bersama antara pemerintah dengan DPR RI.
“Mungkin bagi orang kaya biasa aja. Nah, Pak Jokowi ingin berikan itu dan ini sudah diputuskan lewat DPR. Masa ada elite yang memprotes itu,” tutur Bahlil.
“Maka elite-elite ini saya curiga mereka ini enggak sayang sama rakyat kecil. Jangan kita selalu merasa diri kita punya kemampuan yang sama dengan saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah,” jelas dia.
Bahlil pun menepis ada pihak yang beranggapan kalau bansos yang diberikan Jokowi ini dipolitisasi karena dilakukan saat momen Pemilu 2024. Padahal, kata dia, pembahasan bansos dilakukan bersama pemerintah dan DPR RI. Apalagi, Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) yang biasa mengurusi bansos merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP).
“Mana ada politisasi. Bansos ini kan disetujui anggarannya oleh DPR, semua fraksi ada di sana dan menyetujui. Mensos kan dari PDIP. Di mananya yang politisasi?,” jelas Bahlil.
Dia menuturkan daftar penerima bansos juga sudah ada jauh sebelum Pilpres 2024. Namun, kebetulan momen pembagian jelang pencoblosan pemilu.
“Penerimanya pun sudah terdaftar sebelum pilpres. Di mananya? Hanya secara kebetulan saja (pembagiannya) mau pemilu. Masa mau pemilu enggak dikasih makan orang,” tuturnya
