Bahas Pinjol untuk Bayar Kuliah, Ganjar Minta Hentikan Liberalisasi Pendidikan
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo membahas polemik pembayaran kuliah dengan bekerja sama dengan pinjaman online (pinjol) di Indonesia. Hal itu menjadi pertanyaan dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan.
Merespons fenomena itu, Ganjar meminta agar liberalisasi pendidikan di Indonesia dihentikan. Ia ingin mahasiswa mendapat proporsi yang sesuai.
"Yang pertama hentikan liberalisasi pendidikan, hentikan hari ini, berikanlah kepada para mahasiswa kita proporsi kita yang benar," kata Ganjar dalam debat Pilpres kelima di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 4 Februari 2024.
Ganjar Pranowo, Debat Kelima Calon Presiden Pemilu 2024
- VIVA/M Ali Wafa
Ganjar memiliki program satu keluarga miskin satu sarjana yang akan diterapkan jika terpilih menjadi presiden di 2024 mendatang. Program tersebut bertujuan untuk memberikan mahasiswa agar tidak memikirkan biaya kuliah hingga berhutang kepada pinjol.
"Kenapa Ganjar-Mahfud punya program satu keluarga miskin satu sarjana? Agar mereka tidak direpotkan pada persoalan ini, ikhtiar para mahasiswa agar bisa terus kuliah, tak ada ngutang pinjol," kata Ganjar.
Ia pun bercerita pengalamannya saat menjadi Gubernur Jawa Tengah. Ia mengaku ada seorang mahasiswa yang curhat agar menjadi lebih baik di kampusnya. Ganjar menyebut kakak mahasiswa itu memiliki masalah saat ingin mengambil ijazah.
"Karena kita tidak bisa mengakses itu, dulu, era senior saya, termasuk kakak saya sendiri, dia punya kredit mahasiswa Indonesia, kalau tidak salah kakak saya sampai hari ini ijazahnya tidak pernah diambil karena itu dia lulus menggunakan kredit yang sangat murah diberikan oleh pemerintah dan bayarnya setelah panen, panennya setelah lulus," kata Ganjar bercerita.
Maka itu, Ganjar menegaskan bahwa liberasi pendidikan harus dihentikan. Negara dan pemerintah harus ikut membantu dalam dunia pendidikan agar mahasiswa tak terbebani biaya.
"Maka liberalisasi pendidikan ini harus dihentikan menurut saya mesti juga diimplementasikan kepada prioritas mana yang mampu dan kurang mampu, yang kurang mampu mesti diberikan intervensi pemerintah dan tentu saja apa yang musti dikerjakan oleh pemerintah pun dia harus bisa menunjukkan UKT dengan klaster pembiayaan seperti ini diperuntukkan dengan sesuai dengan strata mereka," katanya.
