Pernyataan Connie soal Ditawari Kursi Wakil Menteri Dinilai Sarat Kepentingan
- Dok. Istimewa
Jakarta – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Akbar Himawan Buchari meyakini, Ketua TKN Prabowo-Gibran Rosan Roeslani tidak mungkin berbohong. Hal tersebut diungkapkan Akbar merespons mengenai polemik pernyataan Connie yang menyebut Rosan menawari posisi Wamenlu atau Wamenhan.
Padalah menurut Rosan, Connie sendiri yang meminta jabatan itu. Aknar Himawan mengaku lebih percaya kepada Rosan dan menyebut Rosan tak mungkin berbohong.
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani di depan kediaman capres nomor urut dua, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Akbar mengatakan, justru pernyataan Connie Rahakundini Bakrie yang syarat dengan kepentingan.
"Saya kenal betul Bang Rosan. Ketika dia bilang nggak pernah ngomong, itulah kenyataannya," kata Akbar dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa, 13 Februari 2024.
Menurut Akbar, justru Connie yang syarat kepentingan. Selain sebagai pakar militer, Connie juga terafiliasi dengan salah satu parpol. "Sebagai akademisi atau gelar yang ia punya, harusnya Connie menyertakan bukti dong," imbuhnya.
Maka, sudah tepat jika Rosan melaporkan Connie Bareskrim atas dugaan pencemaran nama baik. Sebaliknya, kalau memang Bang Rosan yang keliru, laporkan saja. Segampang itu kan," ulas Akbar.
Pengamat Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie
- OCBC
Ia mengatakan, hal-hal semacam ini sudah biasa mendekati hari H. Narasi-narasi semacam ini bukan yang pertama, dan bukan yang paling tajam juga sebenarnya. Karena sebelum mencalonkan sebagai Capres, Prabowo sudah sering kali diserang isu-isu gorengan.
"Jadi, tujuannya kan sudah jelas, menggiring opini publik. Tapi sekarang kan masyarakat cerdas. Lagipula keterbukaan informasi membuat masyarakat bisa mengakses semua informasi yang ada," kata Akbar.
PDIP Kritik Ide Penambahan Kementerian: Bagi-bagi Kekuasaan Berdampak Pemborosan Anggaran
Kubu Prabowo menggaungkan usulan penambahan jumlah kementerian atau lembaga hingga menjadi 40. Ide itu menuai pro dan kontra.
