Pantau Real Count KPU, PPP Temukan Anomali Suara Berkurang

Real count Pileg 2024 KPU RI
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus memantau secara intensif rekapitulasi suara khususnya Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 melalui tautan pemilu2024.kpu.go.id. Hal ini dilakukan menyikapi perbedaan hasil itung cepat yang dilansir oleh sejumlah lembaga survei.

Kursi PAN Bertambah Jadi 48, Zulhas: Terima Kasih Pak Prabowo

Partai Persatuan Pembangunan memiliki hasil akhir berbeda, antara lain menurut quick count Charta Politika PPP Lolos Ambang Batas Parlemen yakni 4,04%, diikuti dengan Voxpol Center yang menyatakan PPP lolos 4,17% sementara LSI Denny JA mencatat PPP tidak lolos ambang batas parlemen dengan perolehan 3,91%.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Photo :
  • Istimewa
PPP Tak Sevisi dengan Ganjar soal Oposisi Prabowo: Itu Hak Pribadi Beliau

Namun dalam pantauan intensif yang dilakukan setiap jam, PPP menemukan anomali berkurangnya suara di sejumlah daerah pemilihan, hal ini dinilai berpotensi merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang perolehan suaranya yang kini berada di kisaran 4%.

Hal ini disampaikan juru bicara Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Imam Priyono.

 KPU Minta MK Tolak Tudingan Suara Nasdem Berkurang dan Golkar Bertambah di Jabar 1

“Kami memantau sirekap, dan PPP menemukan data anomali berkurangnya jumlah pemilih di sejumlah daerah, padahal logikanya TPS terinput semakin besar setidaknya jumlah pemilih sama atau bertambah bukan berkurang," ujar Imam pada awak media, Minggu, 18 Februari 2024.

Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono

Photo :
  • Istimewa

Merespons hal ini PPP akan segera berkoordinasi dengan penyelenggara. “Tentu kita akan berkoordinasi dengan penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dan kami terus pantau real count secara intensif," kata Imam.

Pada pemantauan real count KPU Sabtu, 17 Februari 2024 pukul 19.30 WIB terjadi anomali berkurangnya suara pemilih PPP sebanyak 7.028 suara, yang terjadi di daerah pemilihan Sumatera Utara II, Sumatera Selatan I, DI. Yogyakarta, Jawa Tengah V, NTT II, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan II, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya