Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Akan Disusul dengan PKS dan PKB, Menurut Pengamat
- ANTARA Foto
Surabaya - Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo menyebut pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh adalah untuk menjaga hubungan baik.
"Pak Jokowi berusaha untuk menjaga hubungan baik. Ini selaras dengan keinginan Prabowo yang merangkul lawan lawan pemilu," kata Suko dihubungi di Surabaya, Jawa Timur, Senin, 19 Februari 2024.
Menurut Suko, Jokowi sedang berusaha menjaga komunikasi politik dari para tokoh partai politik sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan pemerintahannya dan penerusnya (Prabowo dan Gibran).
Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan orasi politik di hadapan pendukungnya pada kampanye akbar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Lapangan Lugjag, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa, 6 Februari 2024.
- ANTARA/Budi Candra Setya
"Sebagaimana diketahui, kekuatan legislatif hasil 2024 relatif sama dengan komposisi sebelumnya. Itu artinya, jika partai politik yang tidak mendukung pasangan calon nomor urut 2, berpotensi menjadi kekuatan oposisi di pemerintahan berikutnya," katanya.
Selain itu, Suko mengatakan jika partai politik yang tak mendukung Prabowo dan Gibran bersatu akan mencapai sekitar 44 persen di parlemen, dan jika mereka beroposisi pada pemerintahan ke depan, maka pemerintahan bisa kurang efektif.
"Karenanya melalui komunikasi politik dengan PSI, NasDem kemungkinan akan dilanjutkan. Mungkin sebentar lagi PKS, dan juga PKB. Sementara penjajakan dengan Bu Megawati sudah diawali melalui Sri Sultan Hamengku Buwono X, tetapi belum terealisasi," ucapnya.
Presiden RI Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 18 Februari.
Milad PKS ke-21, Presiden PKS Ahmad Syaikhu
- VIVA/M Ali Wafa
Presiden Joko Widodo menyebut pertemuannya dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh untuk menjadi "jembatan" atau menjembatani sesuatu.
"Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah final nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi ‘jembatan’, yang paling penting kan nanti partai-partai lah," ujar Jokowi usai peresmian RS Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Jenderal Soedirman dan 20 rumah sakit TNI, di Jakarta, Senin.
Putu Rudana: RI Harus Ada Omnibus Law, Kaukus Air DPR untuk Bantu Turut Berperan
Menurut Anggota IPU Putu Supadma Rudana, RI selama ini hanya punya Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
