Sosok Hadi Tjahjanto yang Disebut Bakal jadi Menkopolhukam di Mata Mahfud MD
- Istimewa
Jakarta – Nama mantan Panglima TNI, Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto, mencuat akan menempati posisi sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam, sisa masa jabatan 2019-2024. Kalau benar, Hadi akan menggantikan Mahfud MD yang sebelummya mengundurkan diri lantasan ikut kontestasi Pilpres 2024 sebagai cawapres.
Mengenai Hadi yang kini masih menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN tersebut, Mahfud MD mengaku cukup mengenal baik sosok Hadi. Mahfud mengatakan mendukung jika benar Hadi Tjahjanto menjadi Menkopolhukam.
Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto.
- Istimewa
"Boleh juga, boleh juga. Saya kenal baik sama beliau. Dia orangnya baik," kata Mahfud kepada wartawan di Kantor Initiative, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Februari 2024.
Di sisi lain, Mahfud enggan berkomentar lebih banyak soal kabar tersebut. Ia mengaku hanya mendengar kabar itu dari pemberitaan di media.
"Saya mendengar, baca dari berita anda. Kan sudah terberitakan," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Sebagai informasi, Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan, dirinya mendengar kabar jika Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto akan dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI.
Pelantikan mantan panglima TNI itu menjadi Menko Polhukam oleh Presiden Jokowi akan dilakukan pada Selasa, 21 Februari 2024.
Namun, Sahroni tidak menjelaskan lebih detail soal posisi menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia bakal diisi oleh siapa.
"Saya dengarnya begitu (Hadi Tjahjanto akan dilantik menjadi Menko Polhukam), besok dilantik. Terembus kabar Pak Hadi jadi Menko Polhukam," kata Sahroni kepada wartawan, Selasa, 20 Februari 2024.
Menurut Sahroni, dipilihnya Hadi menjadi Menko Polhukam dirasa cocok, karena pengalamannya yang pernah menjadi panglima TNI.
"Tidak salah pilih kalau Pak Hadi jadi Menko Polhukam," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI tersebut.
