PKB Sebut Suara Parpol AMIN Belum Cukup Loloskan Hak Angket, PDIP Ditunggu Sikapnya
- ANTARA/Melalusa Susthira K.
Jakarta – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB DPR RI, masih menunggu sikap resmi dari PDIP untuk menggulirkan hak angket DPR guna menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. Sebab gabungan partai pendukung Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, tidak cukup untuk meloloskan hak angket jika terjadi voting di paripurna DPR RI.
Partai besutan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, ini harus menunggu keputusan PDIP untuk memenuhi syarat pengajuan hak angket. Wasekjen PKB, Syaiful Huda, mengatakan sangat penting menjalin komunikasi politik dengan Fraksi PDIP untuk merealisasikan hak angket. Terlebih, partai berlambang banteng itu merupakan fraksi terbesar di DPR dengan jumlah 128 kursi parlemen.
“Kursi Fraksi PKB, Fraksi Nasdem, Fraksi PKS enggak cukup 288, hanya 167. Jadi masih sangat jauh sekali, karena itu saya kira menjadi sangat penting, dalam politik ada fatsunnya. Karena kita fraksi yang relatif secara kelembagaan masih di bawah PDIP kita nunggu. Tentu pasti didahului dan Fraksi PDIP secara resmi memastikan dulu, sikapnya seperti apa. Karena sampai hari ini kita masih nunggu belum ada sikap resmi,” kata Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.
Huda memastikan, partainya tidak akan berjalan tanpa PDIP dalam proses mengajukan hak angket. Menurut dia, lebih baik PKB dan PDIP jalan bareng agar memudahkan tahapan penggunaan hak angket.
“Bagusnya bareng-bareng supaya clear dari awal. Kalau nanti ada yang mendahului atau yang tertinggal, itu enggak enak secara psikologis. Jadi mau tidak mau saya kira bagusnya sih bareng. Supaya nanti ngomongin agenda di Bamus (Badan Musyawarah DPR RI) bahwa akan dimasukkan dalam paripurna kapan menjadi enak di forum kalau bareng-bareng. Bareng-bareng dalam pengertian kesepahaman politik,” ujarnya.
Meski begitu, Huda mengakui secara kepartaian belum ada komunikasi politik antara Fraksi PKB dan Fraksi PDIP. Tetapi, lanjut dia, sudah ada penjajakan yang dilakukan antara kader kedua partai.
“Secara formal belum, kami masih menunggu, mungkin kalau orang per orang, kelihatannya sudah, tetapi secara resmi karena ini proses resmi pengajuan hak angket adalah proses resmi harus didahului dengan komunikasi yang resmi antar fraksi,”jelasnya.
