- Antara/ Ismar Patrizki
VIVAnews - Insiden alamat surat elektronik atau email 'komisi8@yahoo.com' membuat DPR berbenah. Mulai pekan depan, semua anggota DPR wajib memakai alamat email dengan menggunakan domain @dpr.go.id.
"Mulai minggu depan tak ada alasan lagi anggota Dewan tak punya akun email pribadi dalam domain DPR yang dikelola DPR," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 11 Mei 2011.
Semua anggota DPR diwajibkan memiliki alamat email resmi dengan memakai domain @dpr.go.id. Menurut Pramono, alamat email masing-masing anggota Dewan itu wajib dicantumkan dalam kartu nama.
"Untuk email pribadi diserahkan kepada yang bersangkutan," ujar mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini. Meksi demikian, Pramono tidak menyebut apa sanksi bila ada anggota Dewan yang tidak mencantumkan alamat surat elektronik resmi.
Pramono menegaskan, komunikasi antar-anggota DPR saat ini lebih banyak dilakukan lewat sambungan telepon. Komunikasi melalui surat elektronik jarang dilakukan.
Insiden 'komisi8@yahoo.com' itu terjadi saat Anggota DPR Komisi VIII DPR-RI bertemu dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) di Konsulat Jenderal Republik Indonesia pada 30 April 2011.
Anggota Komisi VIII DPR, Zulkarnaen Djabbar, membela diri atas peristiwa memalukan itu. Anggota Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan bahwa kunjungan ke Australia itu sudah diatur oleh Duta Besar Australia.
"Sudah set up G to G. Itu juga surat Canberra pada PPI sudah ada di set up kementerian luar negeri Australia. Kami diminta mengunjungi empat lembaga," kata Zulkarnaen di Gedung DPR, Kamis 5 Mei 2011. (umi)
Puan Bilang Penyusunan RAPBN 2025 Berbasis RPJMN Prabowo-Gibran
Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah saat ini menyusun rancangan APBN 2025 berbasis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintahan baru
