- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews -- Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar, Priyo Budi Santoso menyatakan, Banggar tidak memboikot pembahasan RAPBN 2012.
"Saya ingin meluruskan, pemberitaan seakan-akan ada pimpinan Banggar memboikot membahas RAPBN 2012, itu tidak benar," ujar Priyo di DPR RI, Jakarta, Jumat 23 September 2011.
Yang benar adalah, menurut Priyo, Banggar hanya mengirim surat untuk mengembalikan mandat pembahasan anggaran kepada pimpinan DPR. "Mereka mengirim surat ke pimpinan DPR berdasarkan rapat internal dari Banggar yang diteken oleh pimpinan Banggar kepada kami. Intinya mereka bermaksud mengembalikan mandat tugas yang dibebankan kepada Banggar kepada pimpinan DPR," kata Priyo.
Surat dari Banggar tersebut, lanjut Priyo, juga memohon kepada pimpinan DPR untuk melakukan ikhtiar penyelesaian dan pembicaraan yang serius dengan alat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung dan KPK.
Terhadap masalah ini, Priyo mengatakan dirinya tadi malam telah mendiskusikanya dengan pimpinan DPR lain, yaitu Pramono Anung dan Anis Matta. Intinya, permohonan Banggar tersebut akan dibahas dalam rapat pimpinan pekan depan.
"Jadi nanti insya Allah surat dari pimpinan Banggar akan kira rapimkan dulu dan kita rencanakan minggu depan, paling lambat mudah-mudahan Selasa hingga Kamis sudah bisa kita selenggarakan pertemuan Kapolri, Jaksa Agung, dan KPK," kata Priyo.
Wacana mogok Banggar mengemuka pasca pemeriksaan empat pimpinannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka adalah, Ketua Badan Anggaran Melchias Marcus Mekeng dari Fraksi Golkar, beserta tiga Wakil Ketua Badan Anggaran Mirwan Amir (Fraksi Demokrat), Olly Dondokambey (Fraksi PDI Perjuangan), dan Tamsil Linrung (Fraksi PKS).
Rencana mogok membahas RAPBN 2012 ini disampaikan Banggar melalui surat yang dikirim kepada pimpinan DPR. Surat Nomor 118 itu diterima oleh Wakil Ketua DPR, Pramono Anung. (sj)