Anggota DPR Kritik SBY Bicara Urusan Partai di Istana Negara

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menuai kritik dari kalangan politisi DPR, Kamis, 18 April 2013. Mereka menyayangkan SBY bicara soal partai di Istana Negara. Semalam, 17 April, SBY mengelar konferensi pers menanggapi batal gabungnya Yenny Wahid ke Partai Demokrat.

"Rasanya tidak etis apabila urusan partai mengunakan fasiltas negara," kata politikus PKS, Indra.

Istana Negara seharusnya dipergunakan untuk mengurus persoalan kenegaraan dan rakyat. Bukan malah digunakan untuk fasilitas partai politik tertentu.

"Inilah jadinya apabila seorang presiden merangkap pengurus partai politik, apalagi SBY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat," ujar dia.

Terjadinya hal ini dapat memicu keraguan apakah SBY mampu menempatkan diri secara benar dan profesional, serta tidak mencampuradukan antara kapasitasnya sebagai presiden dengan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Konfrensi pers SBY terkait dengan urusan partai yang menggunakan fasilitas Istana Negara merupakan jawaban kongkrit atas pertanyaan dan keraguan tersebut," ujar dia.

Untuk itu, kata Indra, lebih baik presiden tidak merangkap jabatan di partainya. Sehingga dapat fokus mengurus negara.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh politisi Golkar, Bambang Soesatyo. Menurut dia, SBY sendiri justru tidak menepati janjinya yang selalu diungkapkan oleh para petinggi Partai Demokrat yang mengatakan Presiden hanya mengurus partai pada saat libur dan bukan di Istana.

"Ketidakkonsistenan ini makin mengkonfirmasi bahwa pengelolaan negara makin bias dan tidak fokus. Dan ini diperkirakan akan semakin meningkat menjelang pemilu 2014. Kita tentu berharap pemerintah segera berbenah diri dan kembali fokus bekerja untuk kepentingan rakyat," ujar dia.

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Supacua mengatakan, kemungkinan apa yang diungkapkan SBY itu hanyalah untuk menjawab pertanyaan wartawan mengenai Yenny Wahid.

"Kalau menjawab wartawan kan boleh masa dia harus tutup mulut, jadi hal-hal kecil yang diangkat ke permukaan harus ada substantif. Kalau urusan kenegaraan dia kan jawab," ujar dia. (umi)