- Antara/ Jefri Aries
VIVAnews - Anggota DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mengakui harus merogoh kocek dalam-dalam di Pemilu 2009, lebih Rp1 miliar. Bambang pun merinci pengeluarannya selama berkampanye mulai dari biaya transportasi, penginapan, dan lainnya.
"Tapi, biaya ini juga tergantung dari masing-masing caleg," kata Bambang, Selasa 23 April 2013. Jika caleg tersebut sering ke daerah pemilihan, maka biaya akan lebih tinggi. "Kalau di Papua ya lebih mahal lagi," ujar dia.
Biaya kampanye lainnya, misalnya, logistik, seperti spanduk, kalender, umbul-umbul, baliho, iklan di media lokal, alat peraga, dan lomba-lomba.
Kemudian, biaya bantuan sosial seperti perbaikan musola, masjid, gereja, dan jalan desa. "Ada juga biaya pengumpulan massa pada putaran terakhir masa kampanye," kata dia.
Namun, Bambang tidak menghitung berapa besaran pasti biaya yang dia keluarkan pada saat pemilu 2009 lalu. "Susah juga ngitung-ngitung rinci pengeluaran. Tapi, kira-kira sekitar Rp1 miliar."
Namun, kata Bambang, biaya yang paling besar adalah biaya untuk membayar saksi di setiap TPS. Biaya masing-masing saksi di setiap TPS, kira-kira sebesar Rp50.000-Rp-100.000.
Sementara jumlah TPS di daerah pemilihannya, yaitu di Jawa Tengah adalah 8.000 TPS. "Tinggal kalikan saja jumlah itu berapa," ujar dia.
Selain itu, kata dia, ada juga biaya untuk sosialisasi sehingga setiap hari harus keliling desa dan mengajarkan masyarakat cara untuk menyoblos kertas suara.
"Misalnya, kita mengajarkan penduduk desa bagaimana untuk membuka, menusuk, dan melipat kertas suara. Kalau Golkar kan, misalnya tusuk nomor 5," kata dia.
Untuk biaya sosialisasi semacam itu, kata Bambang, satu tempat harus memberi uang upah kepada simpatisan sebesar Rp50.000 per orang. Sementara, rata-rata satu tempat mengumpulkan 100-150 orang. Belum lagi, biaya jajanan, kopi dan tenda. Padahal, kata Bambang, setiap hari dia harus mendatangi 11 titik.
"Makanya, saya tiap hari ngantongi uang cash Rp 20 juta. Untuk keperluan itu," ujar dia. Sementara, kata dia, Golkar sendiri tidak menyediakan subsidi untuk calegnya.(umi)
Zulhas Tak Persoalkan Jumlah Jatah Menteri untuk PAN di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Zulhas mengatakan siapapun kader PAN yang nantinya ditunjuk sebagai menteri oleh Prabowo maka harus siap bekerja untuk kepentingan bangsa Indonesia.
