Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta membantah partainya menggalang dana kampanye melalui Ahmad Fathanah dan Yudi Setiawan, tersangka pembobol Bank Jabar Banten.
Yudi Setiawan disebut-sebut turut ambil andil untuk mencapai dana kampanye PKS untuk Pemilu 2014 sebesar Rp2 triliun.
"Sudah diperiksa dan sudah selesai, KPK juga tidak menanyakan aliran dana ke saya," kata Anis disela-sela acara pertemuan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2013.
Anis menilai tudingan Yudi tidak benar. Menurutnya, Ahmad Fathanah dan orang-orang yang berhubungan sudah dipanggil oleh KPK seputar hal itu.
"Intinya tudingan Yudi sama sekali tidak benar dan saya sama sekali tidak mengenalnya apalagi sampai ada aliran dana ke PKS dari dia, itu tidak benar," katanya.
Sebelumnya, tersangka pembobol Bank Jabar, Yudi Setiawan di majalah
Tempo
mengaku menyerahkan uang miliaran rupiah kepada petinggi PKS. PKS mengejar target dana partai triliunan rupiah unttuk kampanye pemilu 2014. Hal ini terungkap dalam laporan utama majalah
Tempo
edisi pekan ini yang berjudul "Selingkuh Fathanah dan Partai Dakwah".
Di papan tulis itu ada beragam program PKS guna menjaring dana. Pada kolom teratas disebutkan tertulis PKS dan angka Rp 2 triliun. Di sebelahnya ada nama Luthfi dan Hilmi. Berikutnya pada tiga kolom tertulis masing-masing Kememterian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial.
Yudi pun mulai mengikuti proyek di Kementan yakni pengadaan benih kopi, dan teh senilai Rp189 miliar dan alat laboratoriun pertanian senilai Rp100 miliar. Sejak Yudi mengikuti lelang, Luthfi kerap menagih dana. Yudi pun menyerahkan sejumlah uang kepada Luthfi melalui Ahmad Fathanah. (eh)
Halaman Selanjutnya
Di papan tulis itu ada beragam program PKS guna menjaring dana. Pada kolom teratas disebutkan tertulis PKS dan angka Rp 2 triliun. Di sebelahnya ada nama Luthfi dan Hilmi. Berikutnya pada tiga kolom tertulis masing-masing Kememterian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial.