Panglima: Jangan Tarik TNI ke Ranah Politik Praktis

Rabu, 4 September 2013 - 12:48 WIB
Oleh :
KSAD baru Letjen TNI Moeldoko
KSAD baru Letjen TNI Moeldoko
Sumber :
  • ANTARA
Photo Mini 1
VIVAnews
- Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia tidak boleh terlibat politik praktis. Eskalasi politik jelang pemilu, katanya, membuat anggota TNI rentan diajak pihak luar untuk terlibat politik praktis.


"Saya menghimbau semua elemen agar tidak menarik TNI ke ranah politik praktis, agar kami tetap netral," kata Moeldoko dalam sambutan Upacara Serah Terima Jabatan Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 4 September 2013.


Moeldoko berjanji mengamankan jalannya Pemilu 2014, yang sebentar lagi berlangsung. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan dan kerukunan demi kelancaran pemilu.
Baca Juga :
Penuhi Kebutuhan Rumah Bagi Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan dan Perumnas Jalin Sinergi


Baca Juga :
Seminar Perempuan Indonesia: Berani Berkarya dengan Kekayaan Intelektual
"TNI dan semua elemen bangsa harus menjamin Pemilu 2014 dapat berlangsung secara lancar. Pemilu adalah masa depan keberlanjutan kepemimpinan bangsa, karena itu sangat penting mensukseskan Pemilu 2014 dan suksesi kepemimpinan secara demokratis dan damai," katanya.

Baca Juga :
Peringati May Day, Serikat Buruh Rokok di Yogyakarta Minta Pemerintah Kaji Ulang RPP Kesehatan

Seperti dieketahui, dalam upacara militer hari ini, Laksamana Agus Suhartono secara resmi menyerahkan jabatannya sebagai Panglima TNI kepada Jenderal Moeldoko. Jenderal Moeldoko dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat 30 Agustus.


Pengangkatan Moeldoko sebagai panglima tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 50/TNI/2013 tanggal 28 Agustus tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan Panglima TNI.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Pengangkatan Moeldoko sebagai panglima tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 50/TNI/2013 tanggal 28 Agustus tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan Panglima TNI.
Halaman Selanjutnya