Sumber :
- Antara/ Ujang Zaelani
VIVAnews
- Terkait pembahasan Perppu No.1 Tahun 2013 yang akan diputuskan Kamis 19 Desember 2013, sejumlah Anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) dari koalisi partai pemerintah kumpul di rumah dinas Menteri Kooperasi dan UKM, Syarif Hasan.
Pertemuan yang digelar di jalan Widya Chandra III No 15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, juga turut dihadiri beberapa pejabat dan politisi yang tentunya dari partai koalisi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Doa Ibunda untuk Ernando Ari dan Indonesia U-23
Pertemuan yang digelar di jalan Widya Chandra III No 15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, juga turut dihadiri beberapa pejabat dan politisi yang tentunya dari partai koalisi.
Amir Syamsudin salah satunya. Amir yang merupakan politisi Partai Demokrat dan saat ini masih menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM Indonesia mengatakan, dalam pertemuan tersebut semua perwakilan hadir, kecuali satu partai.
"Lengkap kecuali PKS," kata Amir saat ditemui wartawan, usai rapat, Selasa 17 Desember 2013.
Apa keputusan dari hasil rapat tersebut, Amir hanya mengatakan sebaiknya menunggu. "Tunggu saja tanggal mainnya dalam sidang ini akan ada tentunya putusan jangan saya mendahului, tunggu saja," kata Amir.
Lain halnya dengan anggota DPR RI dari Fraksi partai PAN, Tjatur Sapto Edy. Menurutnya dalam pertemuan ini, inti dalam rapat tersebut belum mendapat suatu keputusan yang bulat.
"Tadi, semua fraksi menyampaikan pendapatnya, memang sampai dengan malam ini belum di dapat suatu keputusan setgab yang bulat, beberapa fraksi masih akan diskusi lagi dengan induk organisasi partai malam ini juga," kata Tjatur, saat ditemui wartawan.
Lebih lanjut, Tjatur mengatakan, jika saatnya tiba dan setgab belum mendapat mendapatkan keputusan, maka, kemungkinan besar akan dilakukan voting pada Kamis nanti. "Ya moga-moga besok sudah dapat kesimpulan," katanya. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Amir Syamsudin salah satunya. Amir yang merupakan politisi Partai Demokrat dan saat ini masih menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM Indonesia mengatakan, dalam pertemuan tersebut semua perwakilan hadir, kecuali satu partai.
