Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Priyo Budi Santoso, meminta masyarakat tidak antipati dengan usulan agar pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) digelar secara tidak langsung.
"Ini tujuannya untuk lebih mengefisienkan dan memudahkan prosesnya," ujar Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 5 September 2014.
Menurut politikus Partai Golkar itu, pemilukada langsung dan pemilukada tidak langsung mempunyai kelebihan dan kekurangan.
"Kalau Pilkada langsung, energi bangsa terkuras besar sekali, gesekan sosial semakin nyata, dan biayanya mahal. Padahal, konsep awal supaya lebih murah dan efisien," katanya.
Sedangkan jika pemilukada dilakukan melalui DPRD, menurut Priyo, masyarakat menilai bahwa ini adalah kemunduran proses berdemokrasi.
Moratorium
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Romahurmuziy, mengatakan bahwa sejak tahun 2012 PPP sudah mengusulkan agar ada moratorium pemilukada langsung.
Ia membeberkan enam kelemahan penyelenggaraan pemilukada langsung. Pertama, berkaitan dengan biaya politik yang tinggi. Akhirnya, hanya calon yang bermodal besar yang akan terpilih.
Kedua, selama sembilan tahun pelaksanaan pemilukada langsung, sebanyak 292 kepala daerah bermasalah hukum. "Sedangkan sebelumnya, 60 tahun pilkada tak langsung, tidak banyak persoalan hukum berarti," ujarnya.
Kekurangan ketiga, katanya, adalah pemilukada langsung rawan munculkan nepotisme keluarga. Keempat, pemilukada langsung rawan praktik politik uang.
"Akibatnya, bukan marriage system yang mendorong munculnya calon berkualitas. Ada uang, abang disayang. Tak ada uang, abang melayang," ujar Romi, panggilan akrabnya.
Alasan kelima, pemilukada langsung rawan politik balas budi. Akibatnya, hanya desa-desa dengan kemenangan kepala daerah terpilih saja yang umumnya mendapat perhatian program pembangunan lebih.
"Padahal, kepala daerah terpilih harus bekerja untuk seluruh rakyat," ungkap dia.
Keenam, pemilukada langsung rawan konflik horizontal, sebagaimana selama ini berlangsung. "Karenanya, usulan pilkada tak langsung bukan hal baru, apalagi bukan karena koalisi Merah Putih. Pilkada tak langsung bukanlah kemunduran demokrasi, melainkan pengejawantahan murni sila keempat Pancasila," ucapnya.
![JK hadir di sidang Karen Agustiawan menjadi saksi meringankan]()
![img_title]()
Baca Juga :
Tingkatkan Ketahanan Keluarga Pekerja, Kemnaker dan BKKBN Gelar Pelayanan KB di Tempat Kerja
Baca Juga :
Bisakah ICC Tangkap Netanyahu? Ini Faktanya
"Kalau Pilkada langsung, energi bangsa terkuras besar sekali, gesekan sosial semakin nyata, dan biayanya mahal. Padahal, konsep awal supaya lebih murah dan efisien," katanya.
Sedangkan jika pemilukada dilakukan melalui DPRD, menurut Priyo, masyarakat menilai bahwa ini adalah kemunduran proses berdemokrasi.
Moratorium
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Romahurmuziy, mengatakan bahwa sejak tahun 2012 PPP sudah mengusulkan agar ada moratorium pemilukada langsung.
Ia membeberkan enam kelemahan penyelenggaraan pemilukada langsung. Pertama, berkaitan dengan biaya politik yang tinggi. Akhirnya, hanya calon yang bermodal besar yang akan terpilih.
Kedua, selama sembilan tahun pelaksanaan pemilukada langsung, sebanyak 292 kepala daerah bermasalah hukum. "Sedangkan sebelumnya, 60 tahun pilkada tak langsung, tidak banyak persoalan hukum berarti," ujarnya.
Kekurangan ketiga, katanya, adalah pemilukada langsung rawan munculkan nepotisme keluarga. Keempat, pemilukada langsung rawan praktik politik uang.
"Akibatnya, bukan marriage system yang mendorong munculnya calon berkualitas. Ada uang, abang disayang. Tak ada uang, abang melayang," ujar Romi, panggilan akrabnya.
Alasan kelima, pemilukada langsung rawan politik balas budi. Akibatnya, hanya desa-desa dengan kemenangan kepala daerah terpilih saja yang umumnya mendapat perhatian program pembangunan lebih.
"Padahal, kepala daerah terpilih harus bekerja untuk seluruh rakyat," ungkap dia.
Keenam, pemilukada langsung rawan konflik horizontal, sebagaimana selama ini berlangsung. "Karenanya, usulan pilkada tak langsung bukan hal baru, apalagi bukan karena koalisi Merah Putih. Pilkada tak langsung bukanlah kemunduran demokrasi, melainkan pengejawantahan murni sila keempat Pancasila," ucapnya.
Bela Eks Dirut Pertamina, JK Ungkap Lebih Baik Kelebihan Energi Demi Jaga Investor
Wapres RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla atau JK menjadi saksi meringankan terdakwa kasus korupsi LNG Karen Agustiawan.
VIVA.co.id
16 Mei 2024
Baca Juga :
