Demokrat: Kalau Sampai Voting, Kami Pilih Pilkada Langsung

Senin, 22 September 2014 - 17:53 WIB
Oleh :
Politisi Demokrat, Saan Mustofa dan Andi Timo Pangerang
Politisi Demokrat, Saan Mustofa dan Andi Timo Pangerang
Sumber :
  • VIVAnews/Nila Chrisna Yulika
Photo Mini 1
VIVAnews
- Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, memerintahkan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Demokrat hadir setiap Sidang Paripurna.


Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Andi Timo Pangerang, mengatakan, kehadiran seluruh kader Demokrat di DPR itu sangat penting untuk mengantisipasi pengesahan rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah.


"Mulai Senin ini, kami keluarkan imbauan agar semua anggota hadir dalam Rapat Paripurna sampai 29 Oktober. Semua yang kunker (kunjungan kerja) harus hadiri Rapat Paripurna karena agenda banyak pengesahan," ujar Andi di Gedung DPR, Jakarta, Senin 22 September 2014.
Baca Juga :
Langka! Macan Tutul dan Macan Kumbang Terekam CCTV di Gunung Gede Pangrango


Baca Juga :
Penjagaan Ketat di Kejagung, Jampidsus Tak Berprasangka Buruk hingga Polisi Bantah Salah Tangkap
Menurut dia, selisih suara dalam pengesahaan RUU Pilkada hanya 14 suara. Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PAN, dan Fraksi PKS tetap menginginkan pelaksanaan pilkada melalui DPRD. Sementara itu, Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, dan Fraksi Demokrat menginginkan pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat.

Baca Juga :
Ramalan Zodiak Senin 27 Mei 2024, Aquarius: Keuangan Anda Aman!

"Untuk pilkada, apalagi selisih suaranya tipis sekali hanya 14 suara, jadi kami wajibkan untuk hadir," jelas dia.


Wakil Ketua Komisi XI DPR itu juga menyatakan seluruh kader Demokrat di DPR juga wajib mendukung pelaksanaan pilkada langsung jika voting terpaksa harus dilakukan di Sidang Paripurna.


"Kalau sampai voting, maka kami pada pilihan pilkada langsung," kata dia. (art)

Halaman Selanjutnya
Wakil Ketua Komisi XI DPR itu juga menyatakan seluruh kader Demokrat di DPR juga wajib mendukung pelaksanaan pilkada langsung jika voting terpaksa harus dilakukan di Sidang Paripurna.
Halaman Selanjutnya