Cerita di Balik Pertemuan Jokowi dengan Prabowo

Jokowi Bertemu Prabowo beberapa waktu lalu.
Sumber :
  • REUTERS/Beawiharta
VIVAnews -
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Kadir Karding, membeberkan asal muasal bagaimana Presiden terpilih Joko Widodo akhirnya bisa bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jumat 17 Oktober 2014.


Ia mengatakan proses pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo baru dirancang Kamis kemarin, 16 Oktober 2014.


Proses pertemuan itu, kata dia, disusun oleh tim sukses yang pernah memegang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto saat maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu Presiden tahun 2009 lalu.
Gunung Ruang Meletus Lagi, 2 Bandara Tutup Sementara dan Puluhan Pesawat Batal Terbang


UTBK 2024 Dimulai, 11.091 Peserta SNBT Ikuti Tes di UNNES Semarang
"Proses pertemuan Jokowi dengan beberapa tokoh diramu oleh kolega kami di partai. Misalnya dengan Ical. Bahkan pertemuan dengan Prabowo berjalan cepat sejak kemarin siang," ujar Karding di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta.

Qodari Sebut Jokowi dan Prabowo sebagai Dwitunggal: Tidak Bisa Dipecah Belah

Menurutnya, pertemuan bisa terselenggara karena ada inisiatif dari Jokowi dan Prabowo, serta berkat adanya izin dari Megawati.


"Karena yang saya paham Pak Prabowo juga tersiksa dengan opini publik yang seakan-akan mendiskreditkan beliau dalam hal tertentu. Sehingga ini perlu diklarifikasi dan disampailan ke publik," ujar Karding.


Petinggi KIH absen

Terkait absennya petinggi PKB, Hanura, dan Nasdem dalam pertemuan tadi, Karding menegaskan bahwa proses komunikasi para petinggi Koalisi Indonesia Hebat tidak semuanya harus dipublikasikan ke masyarakat.


"Kita sering terkecoh politik simbolik atau politik pencitraan agar mudah dan cepat terkenal. Saya kira budaya itu tidak perlu diteruskan. Komunikasi tidak perlu ditunjukan ke publik," tegas dia.


Ke depan, menurut Karding, Jokowi akan terus 'blusukan' ke sejumlah petinggi Koalisi Merah Putih. Dengan begitu, secara tidak langsung pemerintahan Jokowi akan mendapat dukungan kuat dan tidak mudah

dijegal.


"Kita perlu hormati dan apresiasi agar situasi yang hampir buat panik ekonomi kita, dan gerakan di parlemen antara KIH dan KMP,
alhamdulillah
akan jauh lebih baik meskipun akan diuji dalam pembahasan AKD," tuturnya. (adi)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya