Sumber :
- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVAnews
- Wakil ketua DPR RI, Fadli Zon beranggapan polemik antara pemerintah dan wakil rakyat di parlemen Senayan saat ini sebagai hal yang biasa dalam demokrasi. Itu semua dilakukan agar pemerintah berjalan sesui fungsinya tanpa melakukan berbagai manuver yang dianggap tidak jelas.
"Di sisi lain kita ingin
new hope
, dan tidak terjadi kekeliruan dari awal. Misalnya Menkumham baru satu hari kerja udah intervensi hukum PPP," katanya di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu, 29 November 2014.
Baca Juga :
Dishub DKI Sebut Juru Parkir Liar di Minimarket Akan Disidang, Dikenakan Tindak Pidana Ringan
"Mendagri memaksakan kasus Ahok itu tidak sesuai dengan etika. Belum lagi masalah e-KTP," katanya.
Ia juga menyoroti berbagai kebijakan yang diambil pemerintah tanpa melalui konsultasi dengan DPR seperti menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Dia menggangap pemerintah tidak transparan dan tidak jelas bentuk kompensasi anggaran tiga kartu sakti sebagai pengendali gejolak di masyarakat.
"Itu mungkin karena masih percobaan. Mudah-mudahan bukan menteri-menteri percobaan," katanya.
Halaman Selanjutnya
"Mendagri memaksakan kasus Ahok itu tidak sesuai dengan etika. Belum lagi masalah e-KTP," katanya.
